Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar, di lantai III Gedung Nusantara III Senayan, menerima kunjungan Delegasi Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Selasa (16/4).

Delegasi yang dipimpin Sahril Buchori dalam kesempatan ini menyampaikan masalah yang bertalian dengan pembiayaan pendidikan, terutama masalah ketidakadilan dalam pemberian bea siswa. Menurut Sahril ketidakdilan tersebut diantaranya dalam pemberian bea siswa bagi calon dosen, lebih diprioritaskan kepada mahasiswsa jurusan strategis seperti MIPA, sementara bagi mahasiwsa jurusan sosial dianaktirikan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X Dedy Gumelar menegaskan bahwa pemberian bea siswa bagi mahasiswa jurusan ilmu sosial harusnya mendapat perlakuan yang sama. Pasalnya ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU 12/2012 bahwa  rumpun ilmu sudah dibahas dengan seksama, salah satunya ilmu sosial harus masuk program itu. Dengan demikian,  tidak relevan kalau memprirotaskan pemberian bea siswa hanya kepada jurusan Mipa.  “ Bea siswa adalah masalah akses. Sampaikan saja proposalnya akan saya sampaikan ke Dirjen,” tegasnya

Menurut Dedy yang akrab disapa Miing,  menjadi kewajiban sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan ketidakadilan ini. Ini adalah hak para mahasiswa yang sudah tercantum dalam APBN. Hak mahasiswa dengan minimal IPK 3,25 bisa diperjuangkan untuk mendapatkan bea siswa bukan karena anak MIPA atau sosial.

Kepada para mahasiswa yang merasa dirugikan, silahkan membuat proposal dan diajukan bea siswanya ke DPR. “ Sampaikan ke ruang saya, saya bikinkan rekomendasi lalu saya bicarakan dengan Dirjennya untuk dilaksanakan beres itu, selesai,” katanya lagi.

Ditegaskan Miing, kalau soal aturan yang mendapakan besa siswa adalah tidak terbatas kepada rumpun ilmu. Siapapun dia, bea siswa unggulan dan bidik misi sudah tidak ada masalah, bahkan pada awal April anggaran sudah mulai cair.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa hampir 16 tahun pendidikan di Indonesia ini tidak memiliki paedagogi yang valid, artinya selama 16 tahun tidak melakukan sensus pendidikan secara terdata dengan baik, sehingga anggaran pendidikan tidak efektif.

Yang dipahami, lanjut Miing,  anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi dan UU No.20/2003 serta  APBD juga 20%.  Padahal, sesungguhnya APBN yang 330 triliun atau 20% dari 1600 T itu tidak seluruhnya menjadi  milik pendidikan atau Kemendikbud. Dari 330 T itu sebanyak 125 T untuk membayar gaji guru sesuai keputusan MK agar gaji guru dibayar dari 20% angaran pendidikan. Harusnya guru dianggaran melalui DAU menjadi gaji PNS, sementara 70% dari PNS adalah guru.

Dikatakan, sebanyak 47 T adalah tunjangan sertifikasi, sisanya dibagi 18 kementerian dan lembaga termasuk Kemenag paling besar 37 T.  Yang dikelola Kemendikbid hanya 73 T dari 330 T, seandainya 20% dari APBN,  semua mahasiswa bebas biaya tak perlu lagi bea siswa. Miing mengatakan, Menteri pendidikan  paling banyak di dunia hanya di Indonesia.  Menkes juga merangkap menteri pendidikan sebab menyelenggarakan fungsi pendidikan, demikian pula Menteri Agama juga menjadi menteri pendidikan, sampai IAIN membikin fakultas kedokteran.

“ Ini yang tengah kami perjuangkan, seharusnya anggaran pendidikan menjadi satu pintu di Kemendikbud karena leading sector Kemendikbud. Anggaran yang menyebar di beberapa departemen sulit untuk menariknya,” tandas Miing menambahkan. (mp) foto:od/parle