Komisi VII DPR RI  dan Pemerintah Pusat diminta untuk  mempertegas  kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola  saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VII dan Mitra Kerja Komisi VII yang dipimpin Ketua Komisi Sutan Bhatoegana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa hari lalu.

“Kewenangan pemerintah provinsi dalam menertibkan IUP sangat lemah karena dalam undang-undang tidak diatur secara tegas pemberian sanksi  kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang keliru menerbitkan IUP,” kata Longki.

Menurut Longki,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk  menertibkan pertambangan.  Namun, kata Longki, presiden  lupa akan isi undang-undang minerba, bahwa kewenangan menertibkan IUP ada di Kabupaten. “Masa iya saya yang harus menertibkan IUP yang keliru itu,” katanya.

“Di Sulawesi Tengah masih terdapat IUP yang tumpang tindih terutama di Kabupaten Morowali. Kasus tersebut hingga kini belum seluruhnya ditertibkan,” paparnya.

Kewenangan yang diberikan pemerintah provinsi, ujar Longki,  hanya sebatas pengawasan dan memberikan teguran kepada Bupati/Walikota yang bermasalah dalam penertiban IUP.

“Kewenangan tersebut sudah dijalankan bahkan sudah beberapa kali menyurat ke daerah yang sudah menerbitkan IUP yang bermasalah, tetapi karena tidak ada sanksi sehingga surat itu tidak memiliki kekuatan,” tandasnya.

“Semestinya sebelum pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan IUP paling tidak harus mendapat pertimbangan teknis dari gubernur,  atau sebaliknya pemerintah provinsi yang menerbitkan IUP melalui rekomendasi kabupaten,” tambahnya.

Ia menyatakan, bahwa Undang-undang Pertambangan sebelumnya yakni Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1967 mengatur masalah ini. Sebelum kawasan pertambangan diterbitkan, terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari gubernur.

Regulasi itu memberikan kewenangan keterlibatan pemerintah provinsi atas penerbitan ijin pertambangan. Sementara kondisi saat ini, pemerintah provinsi baru dilibatkan dalam penertiban jika ada masalah yang terjadi. (sc)foto:sc/parle