Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 Komisi VI DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2009. Tim Kunker Komisi VI DPR ke Provinsi Kalteng terdiri dari 24 orang anggota, dipimpin Ketua Tim Muhidin M. Said (F-PG) didampingi Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) dan sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Rambe Kamarulzaman (F-PG), GBPH. H. Joyokusumo (F-PG), Hayani Isman Soetoyo (F-PG), Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), Hamzah Sangadji (F-PG), Aria Bima (F-PDIP), Hasto Kristiyanto (F-PDIP), Soewignyo (F-PDIP), Ni Gusti Ayu Sukma Dewi (F-PDIP), Atte Sugandi (F-PD), Azam Azman Natawidjana (F-PD), Nurhayati Ali Assegaff (F-PD), Chairul Anwar Lubis (F-PPP), Zulkifli Hassan (F-PAN), Zulkifli Halim (F-PAN), Saidah Sakwan (F-KB), Bisri Romli (F-KB), Andi Salahuddin (F-PKS), Refrizal (F-PKS), Zainal Abidin Hussein (F-PBR), dan Carol Daniel Kadang (F-PDS). Tim Kunker Komisi VI pada hari pertama di Kalteng akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalteng beserta jajarannya disertai instansi terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan BKPMD), KADINDA dan GAPKI membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Komisi VI DPR. Dalam rangkaian agenda Kunker, Tim Komisi VI DPR juga ingin mendapatkan masukkan-masukkan dari Perbankan (Bank Indonesia Cabang Palangkaraya, PT. BRI, PT. BNI, PT. Bank Mandiri, PT. BTN) Cabang Provinsi Kalteng terkait dengan masalah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selama di Kalteng, Tim Kunker Komisi VI DPR juga akan melakukan peninjauan ke Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yaitu Sentra Industri Mebel Jl. Temanggung Tilung – Kalteng. Maksud dan tujuan Kunker Komisi VI DPR ke Provinsi Kalteng adalah ingin mendapatkan masukkan-masukkan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalteng. Masukkan-masukkan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Kerja antara Komisi VI DPR dengan Presiden yang diwakili oleh menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya di bidang Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Koperasi dan UKM, dan Investasi. (iw)