Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pemerintah dan DPR harus mematangkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan mulai Januari 2014, agar tidak terulang kasus serupa di Jakarta, yaitu rumah sakit mundur dalam program kartu sehat.  

“BPJS ini bagus, tapi persiapannya harus cepat. Kalau tidak, maka rumah sakit akan kewalahan dan tak mustahil akan terjadi seperti di Jakarta, dimana ada rumah sakit yang mengundurkan diri. Padahal, itu tak boleh karena melanggar UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” kata Wakil Ketua Irgan Chairul Mahfiz dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema  “Rumah Sakit Tolak Kartu Sekat dan Nasib BPJS” bersama anggota Komisi IX DPR RI dari FPFI-P, Rike Diah Pitaloka dan Poempida Hidayatullah (FPG), dan Huzna Zahir dari YLKI, di Gedung DPR, Kamis (23/5).  

Irgan menjelaskan, pemerintah dan DPR harus mematangkan sistem BPJS tersebut, termasuk besaran premi pembayaran ke RS oleh setiap pasien, sumber daya manusia, infrastruktur, obat-obatan dan sebagainya.

“Semua itu harus cepat, karena hitungannya tahunan, bukan lima tahunan. BPJS ini suatu keharusan sebagai kehendak negara.  Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan negara. Bukan hanya pencitraan, melainkan harus direalisasikan,” tambah politisi PPP itu.  

Apalagi, kata Irgan, anggaran yang dialokasikan hanya 2,07 % dari APBN atau sekitar Rp 31,2 triliun, jauh dibanding anggaran pendidikan yang 20 %. Semestinya anggaran untuk  kesehatan 5 % atau sekitar Rp 75 triliun.

“Pada prinsipnya RS dan dokter harus berangkat dari ideologi dan nasionalisme agar benar-benar untuk rakyat. Pemerintah harus merubah kebijakan dari konsumtif seperti BLT, Balsem, Bansos, dan sebagainya,” kata Irgan.  

Sementara itu, Rieke menegaskan jika usaha mengatasi rakyat sakit di Indoensia dibutuhkan kesamaan ideologi dan nasionalisme, bahwa membantu dan mengabdi kepada rakyat itu khususnya dalam menangani kesehatan itu sebagai amanat pendiri bangsa ini.  

“BPJS  ini sebagai salah satu solusinya, yang perlu komitmen pemerintah. Karena itu, tugas DPR bukan saja mengegolkan BPJS, melainkan harus mendorong bagaimana program itu dijalankan oleh pemerintah,” kata Rieke.  

“Persoalannya mau atau tidak? Jangan selalu beralasan masalah dana, karena Aceh Darussalam dengan program yang sama dengan premi Rp 17.000,-, Pemda Purwakarta, dan Jakarta. Rumah Sakit pun tak perlu takut, karena tetap dibayar dan itu tak akan membuat RS bangkrut,” Rieke.  

Rieke pun mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pernah menyatakan agar masalah rumah sakit tersebut diserahkan ke sistem pasar.

“Kalau diserahkan ke sistem pasar, lalu bagaimana komitmen dan kewajiban pemerintah dalam membantu kesehatan rakyat? Jadi, negara harus hadir, dan wajib menyelesaikan masalah ini dengan melakukan efisiensi dengan alokasi anggaran yang lain,” ungkap mantan Cagub Jawa Barat itu.  

Poempida juga menyayangkan Menteri Kesehatan (Menkes) yang sampai hari tidak terbuka terhadap data-data yang dibutuhkan DPR, terkait penyakit apa saja yang mayoritas diderita rakyat, obat apa saja yang banyak dibutuhkan, berapa dana yang diperlukan, dan sebagainya harus dilakukan dengan transparan.

“Komisi IX DPR RI optimis BPJS ini akan terlaksana, dan hanya berbeda persepsi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Januari 2014nanti,” katanya.  

Menurut Huzna Zahir, program Kartu Jakarta Sehat  maupun BPJS ini berlaku untuk semua orang, termasuk rakyat yang tidak bekerja.

Maka wajar jika program KJS membludak, karena selama ini rakyat takut mendatangi rumah sakit, akibat dibayangi biaya yang mahal.

“Tapi, berbicara kesehatan itu tak berdiri-sendiri, melainkan terkait dan perlu kerjasama dengan banyak pihak, dan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur semua itu,” ujarnya. (sc), foto : odjie/parle/hr.