Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng menyatakan bahwa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut subsidinya bukan meupakan opsi yang baik untuk masyarakat. Ia melihat kebimbangan pemerintah dalam opsi menaikkan BBM.

“Pemerintah selalu terjebak dalam opsi menaikkan BBM ketika menghadapi persoalan lifting. Bukannya mencari jalan keluar lain, malah mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM dan memberikan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Padahal program ini tidak akan berjalan bagus karena kemiskinan struktural di berbagai daerah," cetus Melchias ketika Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Kepala BPS Suryamin di Gedung Nusantara I, Senin (27/5).

BLSM, tambah Melchias, tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat. Ia melihat, program bantuan yang direncanakan akan berjalan selama lima bulan ini tidak akan memperbaiki kondisi di masyarakat karena banyaknya ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI Sadar Subagyo menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memangkas belanja, agar keseimbangan primer Indonesia yang negatif selama dua tahun berturut-turut tidak berkelanjutan.

"Ini dosa fiskal paling besar.Untuk membayar cicilan, negara harus membuat utang baru. Untuk tahun 2013 Indonesia membuat utang baru sebesar Rp 223 triliun. Jika ini dibiarkan, Indonesia akan terjerembab ke dalam utang yang terus membengkak. Kita hanya akan mewariskan utang kepada anak cucu kita," tegas Sadar.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Maruarar Sirait menilai bahwa pemerintah agar segera menaikkan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah. Salah satunya pada sektor batubara.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan yang riil dengan menaikkan pajak untuk beberapa sektor seperti batu bara. Cukai untuk industri batu bara dinaikkan menjadi 20 persen untuk menambah pendapatan pemerintah. Saya rasa pemerintah bisa mencatatkan 20 persen untuk cukai ekspor batu bara, dan mereka setuju jika bisa dinaikkan asalkan pungutan liarnya diberantas," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dalam paparannya, Menkeu Chatib Basri mengatakan APBN Perubahan (APBN-P) diperlukan, karena adanya perbedaan asumsi makro diantaranya penerimaan yang mengalami penurunan dan pengeluaran negara mengalami peningkatkan yang signifikan.

“Hal itu terlihat dalam pertumbuhan perekonomian diperkirakan 6,8 persen, tapi realisasinya hingga triwulan I tahun 2013  hanya 6,02 persen. Sedangkan harga minyak mentah dunia (ICP) harganya ditetapkan US$ 100/ barel, padahal realisasinya US$ 108 dolar/ barel, demikian pula dengan inflasi asumsi 4,9 persen, terakhir terlihat 5,57 persen,” papar Chatib.

Mantan Kepala BKPM ini menyatakan penerimaan migas tidak seperti yang diperkirakan, akibat dari pelemahan ekonomi global, yang juga mempengaruhi permintaan terhadap komoditi dalam negeri.  Implikasinya, penerimaan pajak mengalami penurunan, dan disisi lain harga migas mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh kepada pengeluaran negara. (sf)/foto:odjie/parle/iw.