Lima Fraksi DPR Tidak Setuju Anggaran BKKBN Dipotong

31-05-2013 / KOMISI IX

Lima Fraksi di Komisi IX DPR RI yaitu Fraksi PDI Perjuangan,  Golkar,  Gerindra, PPP dan PKS tidak menyetujui alokasi anggaran  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2013 sebesar Rp 212.996.002.000,-. Sementara, Fraksi Partai Demokrat menyetujui pemotongan anggaran BKKBN Tahun 2013 tersebut.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno, dengan Kepala BKKBN, Soedibyo Alimoeso dan jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5)

Namun, Komisi IX menerima usulan tambahan anggaran BKKBN dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 450.845.200.000,-.

“Komisi IX akan memperjuangkan secara maksimal usulan tambahan anggaran tersebut, melalui Badan Anggaran Komisi IX,” kata Supriyatno saat menutup rapat dengar pendapat tersebut.

Untuk mendalami usulan tambahan anggaran BKKBN dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 tersebut, Komisi IX akan melakukan konsinyiring. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Pendaftaran Digital Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jangan Sulitkan Masyarakat
07-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamad Zulfa mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dari...
Tidak Menumpuk di Kota Besar, Komisi IX Dorong Peningkatan Status Faskes di Sulawesi Tengah
06-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Palu – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa fokus utama program kesehatan di Sulawesi Tengah...
Komisi IX Pastikan Kesiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sulawesi Tengah
06-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Palu – Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan dalam mendukung program...
Dimulai 10 Februari, Efisiensi Anggaran Tidak Akan Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis
06-02-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini memberikan tanggapan terkait dengan adanya Instruksi Presiden untuk melakukan...