Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan secara sengaja mengundang pemerintah secara informal untuk sharing beberapa hal terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, APBN terkait dengan rakyat banyak, sehingga perlu mendapat perhatian.

Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRserta Kelompok Aksi (Poksi). Sedangkan dari pihak pemerintah, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Salah satu hal yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah soal Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagian peserta pertemuan mempertanyakan kepastian kenaikan BBM, ataukah mungkin ada opsi lain dari pemerintah.

“Sebelumnya, Pimpinan DPR sudah berkonsultasi dengan pemerintah terkait dengan BBM. Waktu itu kami mengusulkan ide bagaimana mengatasi konsumsi BBM yang terus meningkat. Berdasarkan pertimbangan bahwa mayoritas yang menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan, kami berpikir bagaimana jika subsidi langsung ditanggung kendaraannya. Namun, Presiden akan mempertimbangkan usulan ini terlebih dahulu,” ujar Marzuki di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senin (3/6).

Marzuki menambahkan, cara yang digunakan yaitu dengan menambahkan nilai rupiah ketika kendaraan melakukan pajak. Ia menilai, hal ini tidak berdampak secara langsung. Rakyat kecil tidak keberatan, dan tidak berdampak besar bagi orang yang menggunakan BBM. Jadi, subsidi yang dimakan oleh kendaraan dapat ditutup oleh kenaikan pajak kendaraan.

Hal lain yang turut menjadi perbincangan diantaranya terkait dengan inflasi, pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga, dan kompensasi dari kenaikan BBM. (sf)/foto:iwan armanias/parle.