Untuk mendukung kinerja, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengundang seluruh penguhubung antara DPR dengan mitra kerja (pemerintah), baik lembaga maupun non lembaga.Diharapkan, dari 120 undangan yang disebar kepada penghubung, dapat tercipta kinerja yang bersinergi antara DPR dengan counterpart(mitra kerja).

“Jadi ini untuk pertama kalinya, Setjen DPR mengundang seluruh penghubung lembaga maupun non lembaga di pemerintah untuk silaturahmi. Namun, ada tujuan lainnya, karena penghubung ini memiliki peran yang besar, sehingga diharapkan penghubung mengetahui apa yang menjadi tugas penghubung, maupun apa-yang telah diatur di Undang-undang (UU),” jelas Sekjen DPR Winantuningtyastiti di Operation Room, Gedung Nusantara, Rabu (05/6).

Wanita yang akrab disapa Win ini menambahkan, selama ini ada sedikit masalah dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPR dengan mitra kerjanya . Misalnya jika ada undangan yang mendadak, dan mitra kerja harus menyiapkan bahan rapat, ini yang menjadi tugas penghubung. Sehingga peran penghubung cukup besar dan penting untuk menjadi jembatan antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan mitra kerja.

“Dan ada beberapa tugas DPR dengan mitra itu diatur dalam UU. Misalnya terkait dengan tenggat waktu penyampaian usulan RAPBN.Maksimal penyampaian usulan tanggal 20 Mei, sedangkan 20 Mei itu jatuh hari Senin, namun disampaikan oleh pemerintah hari Jumat pada minggu sebelumnya pada jam 11 malam. Ada jeda di Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Senin harus dirapatkan. Penghubung ini harus optimal perannya, sehingga mereka harus memahami aturan yang ada di sini, misalnya UU MD3, tata tertib yang berlaku di DPR, maupun aturan terkait dengan laporan-laporan pemerintah kepada DPR yang memiliki unsur tenggat waktu,” jelas Win di acara bertajuk Sosialisasi Peraturan DPR tentang Pedoman Peliputan Pers di DPR.

Pertemuan ini, tambah Win, juga bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran penghubung. Penghubung merupakan jembatan antara lembaga ataupun non lembaga (pemerintah) dengan DPR. Sehingga diharapkan dengan adanya pertemuan ini, penghubungdapat meningkatkan komunikasi dengan Sekretariat AKD maupun dengan Humas DPR.

Dalam sesi dialog, muncul usulan untuk memudahkan koordinasi antara penghubung dengan AKD, dibuat sebuah mailing list ataupun grup di telepon genggam (Blackberry Messenger). Sehingga update terbaru dapat segera diterima oleh penghubung. Penghubung menilai, jika menggunakan faksimili sudah tidak efektif, karena terkadang terlambat diterima.

Selain itu, ada pertanyaan terkait dengan rapat yang sifatnya tertutup. Menanggapi hal ini, Wasekjen Achmad Djuned menyatakan bahwa ada informasi dari hasil rapat tertutup yang belum bisa dipublikasikan. Hal ini terkait dengan kode etik yang berlaku di DPR.

“Misalnya, tidak mungkin ketika Parlemen membicarakan masalah keamanan negara ataupun operasioanal intelijen, dilakukan secara terbuka, sehingga rapat dilakukan tertutup. Oleh karena itu, dibeberapa negara lain, jika ada anggota maupun mitra yang yang melanggar aturan ini, bisa dikenakan pidana. Namun, di DPR, hal ini hanya melanggar kode etik,” jelas Djuned. (sf)/foto:odjie/parle/iw.