Kesejahteraan Prajuit Indonesia Masih Minin Dibanding Negara Lain

07-06-2013 / KOMISI I

Dalam dialog dengan RRI pada Jumat (7/6), Ketua Komisi I Mahfudz Sidiq mengatakan bahwa efisiensi personil TNI tidak serta merta berkorelasi positif atau garis lurus dengan efisiensi anggaran.

Politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan bahwa saat ini kebutuhan jumlah personil dan peralatan tentara Indonesia sangat tergantung dengan luas wilaya, potensi, jenis ancaman, dan kebijakan gelar pertahanannya.

Indonesia merupakan Negara kelautan, jika dilihat komposisinya personil TNI Angkatan Darat lah yang jumlahnya paling banyak, bukan Angkatan Laut. Sementara menurut Mahfudz jika melihat potensi dan bakal ancaman juga gangguan yang aktual sekarang ini lebih banyak di wilayah laut.

“Bahkan pernah ada suatu penelitian di 2007 dimana potensi kerugian Negara akibat belum kuatnya kontrol kita terhadap wilayah laut sehingga kerugiannya per tahun mencapai 80 triliun misalnya, illegal fishing, perampokan di laut dan sebagainya, sehingga membutuhkan personil dan persenjataan angkatan laut yang kuat,”jelas Mahfudz.

Sedangkan jumlah angkatan darat besar karena masih adanya konsep territorial dari KODAM sampai Koramil. Jika konsep ini ini berubah, maka ini juga akan mempengaruhi kebutuhan jumlah personil tentara aktif Indonesia. Oleh karena itulah Mahfudz menilai Indonesia memang membutuhkan lebih banyak personil aktif terutama untuk menjaga wilayah laut. Namun Indonesia masih memiliki problem yang tidak kalah pentingnya.

“ Kita masih punya problem yaitu tingkat kesejahteraan prajurit kita dibanding Negara-negara lain yang masih minim. Hal ini jelas sangat terkait dengan professionalitas prajurit juga,”papar Mahfudz.

jika ada efisiensi jumlah personil aktif, maka pada sisi yang bersamaan juga harus ada peningkatan kesejahteraan. Efisiensi SDM (sumber daya manusia) prajurit bahkan harus seimbang dengan ketersediaan efisiensi alat vital persenjataan. Hal itu menurut Mahfudz juga membutuhkan cost yang sangat tinggi. Tahun lalu saja kita menganggarkan 150 triliun, bukan tidak mungkin kedepannya kebutuhan anggaran akan semakin meningkat. Dikatakan Mahfudz, hal itulah yang lebih dahulu harus diperhatikan.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...