Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengkritik lambannya kinerja pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Salah satu akibat dari lambannya kinerja pemerintah adalah kerusuhan yang dilakukan para TKI di Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. "Peristiwa ini memperlihatkan kinerja dan koordinasi pemeritahan SBY buruk," kata Rieke, di Press Room DPR RI, Senin (10/6).

Rieke mengatakan Pemerintah Saudi mengumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing yang oversatyer atau kabur dari majikan yang dimulai dari 11 Mei sampai 3 Juli 2013.

Telah terjadi kerusuhan dan aksi bakar di luar area KJRI Jeddah pada hari Minggu (9/6) sore. Katanya diperkirakan ada ratusan ribu warga Indonesia yang saat ini tinggal di saudi tanpa dokumen resmi. Amnesti yang diberikan pemerintah saudi dimanfaatkan mereka untuk mengurus dokumen kepulangan ke Indonesia atau memperpanjang ijin tinggal dan kerja.

“Sayang sekali kesempatan ini direspon sangat lamban oleh Pemerintah Republik Indonesia. Loket pengurusan dokumen hanya dibuka di KBRI Ryadh dari KJRI Jeddah,” ungkapnya.

Akibatnya KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Mekkah, Madinnah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, dan Jiran.

Di Kajri Jeddah hanya dibuka 12 loket. Petugas yang melayani hanya 200 orang, Imigrasi Saudi hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang ingin pulang hanya pada hari Ragu dan per minggu di jatang 200 orang. Padahal banyak TKI overstayer yang sebetulnya ingin pulang ke tanah air.

Dia mengungkapkan, persoalan lain status Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang dikeluarkan Perwakilan RI di Saudi tidak jelas manfaatnya. Biasanya SPLP digunakan bagi yang dideportasi. Dikatakannya, imigrasi Saudi menyatakan SPLP tidak bisa digunakan, dan meminta dokumen dan data TKI yang lama. Padahal, sebagian besar TKI tersebut tidak punya karena biasanya dokumen dipegang majikan.

Rieke mendesak Pemerintah SBY melakukan beberapa hal untuk menyikapi kerusuhan yang diwarnai pembakaran KJRI di Jeddah tersebut. Berikut rincian desakan itu : 1. Pemerintah SBY segera lakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina). 2. Memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP). 3. Membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. 4. Menyediakan jalur telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi. 5. Melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen maupun sejenisnya, untuk mengantisipasi ulah para calo. 6. Menambah personel dengan melibatkan relawan untuk melayani di loket. Juga, menyediakan tenda dan tim medis untuk WNI yang mengurus pemutihan dokumen, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45-50 derajat celsius pada siang hari dan 35 derajat celsius pada malam hari.

Sebaliknya, kepada semua pihak terkait masalah ini, termasuk para pekerja Indonesia di luar negeri, Rieke menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi atas persoalan apa pun. "Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," tegas dia. (as)/foto:odjie/parle/iw.