Anggota DPR Abdul Hakim dari Fraksi PKS mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Pasalnya, Pemerintah belum berhasil menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan pengendalian volume bersubsidi, serta berbagai kebijakan terkait tata kelola energi nasional yang lebih baik dan adil.

"Kenaikan BBM ini akan membebani daya beli masyarakat yang akan menghadapi Ramadhan, Idhul Fitri dan tahun ajaran baru sehingga akan menimbulkan jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin semakin besar,serta merusak perekonomian yang sudah mengalami perlambatan serius," ujarnya saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013 dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (17/6).

Menurutnya, RAPBN-P 2013 sesungguhnya disebabkan oleh kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2013 yang diajukan Pemerintah. Sementara program bantuan untuk rakyat perlu tetap diberikan tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, berupa program-program pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli rakyat. "PKS menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi," terangnya.(si)/foto:odjie/parle.