Fraksi PDIP Tawarkan APBN-P Tandingan dengan skenario tanpa adanya kenaikan BBM bersubsidi.

"kalau hanya kebijakan fiskal PDIP bisa membuat APBN-P tanpa kenaikan BBM,"ujar Anggota DPR Bambang Wuryanto, saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (17/6).

Menurut Bambang, RUU APBN-P 2013 yang diajukan mengandung substansi kenaikan BBM, dan ditambah dengan program BLSM untuk mengurangi dampak kenaikan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan charity kepada rakyat. "PDIP konsisten bahwa kenaikan BBM itu berpengaruh kepada kenaikan inflasi," tegasnya.

Dia menambahkan, kebijakan kenaikan BBM yang masih belum jelas membuat semakin meningkatnya inflasi. "Bahkan inflasi bahan makanan menjelang hari raya dan kenaikan BBM menurut catatan bisa mencapai 8.5 persen," ujarnya.

PDIP, lanjutnya konsisten menolak RUU APBNP khususnya RUU yang mengandung porsi kenaikan BBM. "Kita telah siapkan postur BBM tanpa menaikkan BBM," katanya.

Sementara anggota DPR Fahri Hamzah (F-PKS) mengatakan, kenaikan BBM akan menyebabkan UKM gulung tikar, sementara inflasi umum akan merongrong neraca rumah tangga Indonesia. "Kami mengusulkan perubahan pasal 8 ayat 10 karena kami mengetahui penyesuaian harga BBM bersubsidi harus mendapatkan persetujuan Dewan," ujarnya.

Menurut Fahri, itikad PKS mengajukan alternatif alternatif ditolak maka Fraksi PKS secara tegas, menolak RAPBNP 2013 karena kami menganggap RAPBN ini tidak sanggup dan tidak akan memberikan kekuasaan Presiden untuk menaikkan harga BBM. (si)/foto:iwan armanias/parle.