Partai Golkar mendesak Pemerintah segera dapat mengantisipasi efek kejut inflasi dari kenaikan BBM bersubsidi. "Karena itu perlu program untuk mengurangi efek kejut tersebut selama kurun waktu 3-4 bulan," ujar Anggota DPR Satya W. Yudha saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin malam(17/6).

Menurut Satya, jangka menengah pemerintah harus memfokuskan pembangunan infrastruktur desa karena pembangunan berasal dari pedesaan. "Kami juga tidak menutup mata untuk jangka panjang kita masih minim pengembangan energi yang terintegrasi dan pengalihan bauran energi," jelasnya.

Dia menambahkan, program bauran tersebut bertujuan untuk mengalihkan bahan bakar mahal menuju bahan bakar yang murah. "Program gabungan ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan kita kedepan, karena itu Golkar menyetujui RUU APBNP 2013 ini," ujarnya.

Anggota DPR Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) mengatakan, kenaikan BBM akan menciptakan orang miskin baru sebesar 4 juta orang. "Akibat kenaikan inflasi pemerintah menanganinya dengan cara pemberian yang tidak mengatasi kemiskinan," tegasnya.

Gerindra menginginkan pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dasar pedesaan, dan pemenuhan angkutan secara gratis bagi masyarakat desa, kota bahkan kaum buruh. "Hal itu tidak tercermin dalam postur RUU APBN-P 2013, dan tidak mencerminkan pada upaya untuk kaum lemah, dengan pemberian kredit UKM, pupuk dan benih secara baik kepada kaum tani. memanfaatkan lahan produk lebih baik lagi di masa mendatang," terangnya.(si)/foto:iwan armanias,wahyu/parle.