Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)DPR RI memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, melalui peningkatan fungsi pengawasan oleh DPR RI. Salah satunya dengan menganalisa hasil-hasil audit BPK. Selain itu kedepan perlu meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penganggaran di DPR RI. Oleh karena itu BAKN perlu diperkuat dan memperkuat perannya.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Diskusi Publik tentang Menyelamatkan Keuangan Negara yang diselenggarakan BAKN DPR RI pada Kamis (20/6) di Jakarta.

Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), BAKN DPR RI selama masa sidang I-IV Tahun 2012-2013 telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya melakukan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, melakukan rapat konsultasi dan koordinasi dengan BPK, melakukan rapat koordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI, serta melakukan raker dan klarifikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Sayangnya, dari hasil telaahan yang telah BAKN rekomendasikan kepada komisi-komisi di DPR terkait permasalahan/temuan BPK pada kementerian/lembaga dengan mitra kerja masing-masing, sebagian besar belum selesai atau belum tuntas proses tindak lanjutnya,”kataSumarjati.

Jika dalam waktu tiga minggu komisi tidak menindaklanjuti atau belum selesai penindaklanjutan telaahan dari BAKN tersebut, maka BAKN lah yang turun langsung menindaklanjuti dengan mendiskusikan atau membicarakannya dengan kementerian atau lembaga terkait yang tengah ditemukan permasalahan atau penyelewengan.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto yang dalam kesempatan tersebut ikut menjadi pembicara, jika memang dari hasil Proses tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah dilakukan oleh komisi-komisi juga BAKN ditemukan banyak penyelewengan, maka hal tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

“Disini kami berharap agar anggota dewan yang seharusnya melakukan pengawasan jangan sampai malah sebaliknya, masuk dalam konspirasi penyelewengan. Oleh karena itu kami berharap agar BAKN dapat memperkuat dan diperkuat fungsinya, sehingga bisaterus bekerjasama dengan BPK melakukan pengawasan kepada kementerian atau lembaga untuk mencegah terjadinya kerugian negara akibat penyelewengan dana dan program,”harap Bibit yang diamini  Sumarjati.(Ayu)foto:wahyu/parle