Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri khusus membahas kesiapan menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kegiatan hiburan malam dan aksi sweeping Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

"Menurut saya sweeping yang dilakukan ormas ini karena hukum sebab akibat. Ada pengusaha hiburan bandel, melanggar perda dan di-backing oleh oknum aparat. Kita minta Polri tegas, pengusaha hiburan melanggar tindak, ada ormas melanggar harus tegas," kata anggota Komisi III Ahmad Basyarah dalam RDP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/13).

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi menekankan kunci penting dalam pengamanan Ramadan adalah komunikasi Polri. Ia mencermati banyak daerah aman karena aparat  handal mengomunikasikan aturan kepada masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Saya sudah pengalaman bertemu dengan polisi yang jago dalam komunikasi massa dan di daerahnya jarang terjadi kerusuhan. Jadi saya minta betul kepada Kapolri agar yang ditempatkan sebagai pimpinan di terotorial adalah yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, dengan ormas," tegasnya.

Baginya paradikma Polri sekarang ini adalah penegakan hukum dan pelayan masyarakat. "Pada saat Ramadan ini masyarakat memerlukan layanan yang lebih, jadi harus ditingkatkan," kata politisi FPAN dari dapil Jateng VI ini.

Asisten Operasional (ASOP) Mabes Polri Irjen Badrodin Haiti yang hadir mewakili Kapolri menjelaskan pihak akan bertindak menertibkan tempat hiburan sesuai dengan aturan yang ada. "Perda yang mengatur hiburan malam hari akan jadi pegangan kita," tandasnya.

"Aksi sweeping ormas juga sudah kita antisipasi, kalau ada sweeping pasti akan kita tindak," tutur Badrotin yang datang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar dan Korlantas Mabes Polri. (iky)foto:wahyu/parle