Salah satu agenda dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (12/7) adalah pembacaan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Namun, karena terkendala waktu, akhirnya diputuskan juru bicara masing-masing fraksi hanya menyerahkan pandangan secara tertulis kepada pimpinan sidang.

“Mengingat ini hari Jumat, kami menawarkan kepada hadirin, apakah pandangan fraksi ini akan disampaikan melalui secara tertulis atau disampaikan secara langsung di podium. Jika setuju tertulis, untuk itu kami persilahkan kepada seluruh juru bicara untuk menyampaikan secara tertulis ke meja pimpinan,” jelas Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ketika memimpin Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Jumat (12/7).

Sohibul menambahkan, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, tanggapan pemerintah terkait pandangan fraksi-fraksi, akan dijadwalkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013 – 2014. Direncanakan, akan digelar pada Paripurna 20 Agustus 2013.

Namun, keputusan pimpinan terkait penyampaian secara tertulis ini dikritisi oleh Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka. Ia menilai, masalah ini sangat penting, karena ada beberapa persoalan yang mendapat sorotan BPK dalam hasil audit atas pertanggungjawaban penggunaan APBN 2012 oleh pemerintah tersebut.

"Meskipun tadi telah disepakati bahwa penyampaian pendapat fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban APBN 2012, menurut saya ke depannya jangan demikian. Tapi karena hari ini adalah hari Jumat, kami mengerti karena persoalan waktu, pandangan fraksi tidak dibacakan. Hal-hal seperti ini ke depan semestinya tidak terjadi," ujar Rieke.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sidang Paripurna 9 Juli lalu, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri sudah melaporkan RUU Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. (sf) foto:wahyu/parle