Tim kunjungan lapangan (kunlap) Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah I – Rembang di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah,Selasa (9/7). Dalam LHP (Lembar Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan diketahui bahwa pembangunan PLTU Rembang mengalami keterlambatan selama 15,5 bulan pada Unit I dan 12 bulan pada Unit II.

“Panja Hulu Listrik ini ingin lebih detail mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan dampaknya dalam keterlambatan yang dialami PLTU Rembangini” kata ketua tim Kunlap Daryatmo Mardiyanto.

BPK RI memeriksa 16 dari 37 PLTU yang dibangun, terdiri dari 10 PLTU di pulau Jawa dan 6 PLTU di luar pulau Jawa. Pemeriksaan atas pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW menghasilkan temuan pemeriksaan. Secara khusus DPR memilih PLTU Rembang sebagai daerah kunjungan lapangan untuk dijadikan sampling PLTU yang mengalami keterlambatan.

“Yang terjadi adalah kurangnya waktu bauran, pengalihan bahan bakar minyak ke batubara terus tertunda. Inilah praktik yang menimbulkan inefisiensi dan berbagai penyimpangan. Seharusnya tahun ini  siap tapi ditunda terus, menjadikan keadaan ini sebagai potential lost, yang secara kongkrit seharusnya bisa dihitung” ungkap Daryatmo.

Lebih lanjut dia menekankan bahwa pemeriksaan investigatif, tidak sekedar audit dengan pemaparan data-data.

“Karena yang dimaksud Hulu di sini adalah pembangkit dan distribusi. Di sini ada mesin, pipa-pipa, kabel-kabel dan sebagainya yang menjadi bagian proses transmisi. Dengan  demikian diperlukan audit investigasi, melakukan pengecekan satu persatu. Pemeriksaan investigatif tidak lagi sekedar dimintai keterangan, tapi diteliti diinspeksi betul dan dikonfirmasi dengan melibatkan lembaga lain yaitu BPK”

Sementara itu anggota tim panja Rofi Munawar meminta penjelasan dari PLN dan mempertanyakan berbagai deviasi,  perubahan yang telah terjadi serta dampak yang menyertainya.

“Terkait  dengan persoalan keterlambatan dan deviasi-deviasi yang terjadi kita meminta analisis yang mendalam dari PLN tentunya, karena dapat dillihat hasil temuan BPK yang mengejutkan, bahwa data-datanya kurang atau tidak berpengalaman. Jelas hal ini harus dijelaskan secara . Kemudian deviasi-deviasi itu jelas akan berpengaruh kepada kualitas, maka sjauh mana pengaruhnya terhadap performa dan termasuk dampak komersial akibat perubahan-perubahan tersebut. Penjelasan selama ini masih global” tandasnya.

Menjawab hal ini Manajer Proyek PLTU Rembang Slamet Riyanto menyatakan bahwa tidak ada dampak yang berarti yang terjadi, karena deviasi terjadi pada bagian penunjang.

“Deviasi deviasi yang terjadi itu bukan deviasi pada struktur yang utama, bukan kaitannya dengan pembangkit , tetapi kaitannya dengan penunjang-penunjang saja. Jadi untuk utamanya tidak ada deviasi apa-apa “ ungkap Slamet. Lebih lanjut pihaknya akan memberikan jawaban dan laporan terperinci mengenai keterlambatan pembangunan yang terjadi. Acara ditutup dengan site visit Tim Kunlap ke pelabuhan Jetty PLTU - coal handling area dan Central Control Room (ruang Kontrol) PLTU Rembang ini. (RAY) foto:ry/parle