Komisi VI DPR menghargai upaya yang dilakukan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga mampu meningkatkan kinerja BUMN berupa kenaikan total laba bersih pada tahun 2004 dari Rp 36,94 triliun menjadi Rp 77,86 triliun pada tahun 2008 atau naik 110,77 persen dan kapitalisasi BUMN tbk naik pada tahun 2004 dari Rp 250 triliun menjadi Rp 520 triliun pada tahun 2009 atau meningkat lebih dari seratus persen.

Hal ini diungkapkan Totok Daryanto (F-PAN) didampingi Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) dan Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Kerja dengan Meneg BUMN Sofyan Jalil, di Gedung Nusantara I DPR, Rabu malam (26/8).

Totok menjelaskan, DPR juga mendesak pemerintah agar dapat menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah yang belum terselesaikan seperti pembentukan holding dan rightsizing, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) serta penyelesaian RDI/SLA.

“Sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi kebijakan pada pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi VI akan membahas lebih lanjut program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RKA-K/L Kementerian Negara BUMN dengan Sekretaris Kementerian Negara BUMN. “Tentu pembahasan ini fokus terkait dengan RKP 2010 dan RAPBN 2010,” tambahnya.

Lebih jauh terkait dengan permasalahan gula, menurut Totok, Komisi VI memandang perlu untuk melakukan rapat koordinasi bersama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Meneg BUMN Sofyan Jalil dalam paparannya mengatakan, secara keseluruhan, kinerja BUMN Tbk dan Non-Tbk mengalami perbaikan dengan kenaikan total laba bersih sebesar 110,75 persen, sedangkan kapitalisasi BUMN Tbk naik lebih dari seratus persen.

Sedangkan untuk BUMN rugi, lanjutnya, selama empat tahun buku (2005-2008) jumlah BUMN merugi mengalami penurunan dari 35 BUMN menjadi 23 BUMN.

Ia menambahkan, kontribusi kerugian terbesar dari PT. PLN yakni pada tahun 2004 sebesar Rp 2,02 triliun dan pada tahun 2008 sebesar Rp 12,30 triliun. “Penyebab kerugian BUMN antara lain adalah kebijakan PSO/subsidi, kesulitan bahan baku, dan likuiditas,” ujarnya. (iw)