Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangannya, Fraksi PKS memandang target penurunan angka kemiskinan menjadi 9-10 persen pada tahun 2014 masih konservatif dan perlu dibuat progresif. Fraksi PKS menilai angka tersebut masih sangat jauh dari target RPJMN 2014 sebesar 8 persen.

Melalui Juru Bicara Fraksi PKS Martri Agoeng, Fraksi PKS menilai pencapaian secara umum masih menghadapi tantangan, yaitu penurunan persentase kemiskinan dibawah 1 persen per tahun. Untuk itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan kebijakan pengentasan kemiskinan terutama masalah di hulu yang banyak berakar dari pedesaan dan sektor pertanian. Kemiskinan di kota juga akibat dari urbanisasi penduduk miskin dari desa ke kota. Sehingga diperlukan kebijakan untuk pembangunan pedesaan dan pertanian bisa lebih progresif.

"Kebijakan penting yang perlu dituntaskan oleh pemerintah adalah implementasi kebijakan reforma yang sudah dijanjikan kepada petani di pedesaan. Fraksi PKS meyakini bahwa tanpa langkah yang sungguh-sungguh untuk menjalankan reforma agrarian, maka kemiskinan yang didominasi petani, akan sulit dituntaskan," papar Martri di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (20/8).

Selain itu, Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memastikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai pada 1 Januari 2014. Fraksi PKS juga meminta pemerintah menyiapkan pra kondisi implementasi JKN yang memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional.

“Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki kualitas untuk anggaran pendidikan. Fraksi PKS meyakini kunci utama untuk menuju negara yang berpendapatan tinggi terletak pada pembangunan SDM. Karena sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan akan ditentukan oleh produktifitas dan inovasi dari sebuah bangsa,” imbuh Anggota Komisi IX ini.(sf)/foto:odjie/parle/iw.