Menanggapi RAPBN 2014 yang telah diajukan pemerintah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) yakin, dengan pertumbuhan ekonomi di dunia tahun 2014 menjadi 3,8 persen dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tahun depan meningkat sebesar 0,7 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 3,1 persen.

Fraksi PKB berpandangan bahwa dengan semakin membaiknya tren kondisi ekonomi global dan domestik, maka pelaksanaan fiskal pada 2014 tidak hanya bersifat fiskal ekspansif yaitu dengan peningkatan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan kebijakan ekonomi lainnya seperti pro-job, pro-poor, dan pro-environmentsehingga kesejahteraan masyarakat makin meningkat.

“Untuk menjaga ekspektasi  tahun 2014 tetap terkendali, maka diperlukan adanya peningkatan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter, otoritas fiskal, dan sektor riil  antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dan secara umum, struktur inflasi di Indonesia tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni bahan pangan, energi, dan infrastruktur,” papar Juru Bicara F-PKB Chusnunia Halim pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (20/8).

Terkait dengan lifting minyak, tambah Chusnunia, Fraksi PKB berpendapat bahwa penetapan lifting minyak bumi yang dipatok sebesar 870 ribu barel per hari dan juga lifting gas bumi sebesar 1.240 ribu per barel pada tahun 2014, harus bisa terealisasi. Fraksi PKB mengingatkan, untuk menghindari melesetnya target lifting minyak dan gas bumi, pemerintah harus mendapatkan dukungan kesanggupan para kontraktor ke kontrak kerja sama.

Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan tax ratio menjadi sebesar 14-16% terhadap PDB atau lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 12,6%. Fraksi PKB menyatakan, persentase yang ideal antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah harus tetap diperhatikan, dan tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan  yang berlaku.

“Fraksi PKB tetap meminta pemerintah untuk berhati-hati secara cermat memilih komposisi pembiayaan yang dilakukan baik melalui kebijakan hutang maupun non-hutang,” tambah Chusnunia. (sf,if)/foto:odjie/parle/iw.