Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) dalam pandangan terkait RAPBN 2014 menyatakan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum sepenuhnya merata di setiap daerah.

Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta agar pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dijabarkan dalam angka-angka pencapaian suatu target, tetapi harus merefleksikan pemerataan pada masing-masing daerah agar tidak terjadi kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, namun kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan.

“Proyeksi RAPBN tahun 2014 dari sisi pendapatan negara sebesar Rp 1662,5 triliun merupakan modal utama bagi sumber pembiayaan pembangunan dari upaya pemerintah selama ini melalui penyempurnaan kebijakan dan pendapatan pajak penghasilan. Fraksi PAN mengapresiasi usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan sektor perpajakan,” papar Juru Bicara Fraksi PAN Sukiman dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (20/8).

Namun demikian, tambah Sukiman, pemerintah perlu meningkatkan sumber penerimaan negara melalui upaya intensifikasi pada sumber-sumber penerimaan negara di sektor-sektor ekonomi strategis, seperti migas dan batubara, perkebunan sawit dan juga real estate, otomotif dan jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut masih memiliki potensial lost yang sangat besar diatasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang intensif dan melakukan langkah-langkah strategis dan nyata untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor-sektor tersebut yang jumlahnya sangat signifikan.

“Fraksi PAN meminta pemerintah tidak ragu-ragu menerapkan biaya pengeluaran dan bahan tambang yang belum diolah. Anggaran belanja pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional dalam RAPBN tahun 2014. Pemerintah sudah menggariskan beberapa langkah untuk meningkatkankualitas belanja negara secara menyeluruh. Salah satunya mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pertumbuhan atas pembangunan infrastruktur,” tambah Anggota Komisi IV ini.

Terkait dengan lifting minyak, Fraksi PAN berpandangan bahwa dalam rancangan RAPBN 2014, lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 870 ribu barrel perhari atau meningkat dibandingkan target lifting minyak dalam APBN tahun 2013 yang sebesar 840 ribu barel per hari merupakan target yang optimistik dan itu berarti dicapai jika pemerintah melakukan kinerja yang biasa-biasa saja.

“Pemerintah harus kerja ekstra keras untuk  menyelesaikan permasalahan dalam sektor hulu migas yang berkaitan dengan kendala-kendala yang sungguh-sungguh. Diantaranya perizinan yang terlalu lambat masalah keamanan dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah dan pengawasan atas recovery. Hal yang sangat penting karena merupakan kebutuhan pokok hidup kita adalah yang berkaitan dengan pertanian Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki tanah yang paling subur, karena itu seharusnya Indonesia mampu berswadaya dalam hal pangan. Namun kenyataannya, dalam banyak hal Indonesia masih sering impor. Karena itu Fraksi PAN mendesak kepada Pemerintah untuk meneruskan kembali kebijakan di sektor pertanian yang bisa menjamin swasembada bahan-bahan pokok pangan kita,” jelas Sukiman.

Pembayaran bunga obligasi dan rekapitulasi turut menjadi kritisi Fraksi PAN. Fraksinyamenilai pembayaran bunga akan membebani anggaran Pemerintah sampai jatuh tempo tahun 2033. Beban ini belum memperhitungkan obligasi pinjaman.

“Dalam konteks saat ini Pemerintah sulit memperbaiki struktur obligasi dan rekapitulasi yang dimiliki sejumlah bank agar menjadi tepat, karena pemerintah belum memiliki solusi mengatasi defisit tersebut. Jika hal ini terus membebani pemerintah memiliki saham BUMN yang secara finansial tidak menguntungkan. Oleh karena itu sebaiknya bank-bank milik Pemerintah meningkatkan fungsi Intermediasi dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro rakyat,” tambah Sukiman. (sf)/foto:odjie/parle/iw.