Perlu Adanya Kesepakatan Baru Terkait Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2014

27-08-2013 / PARIPURNA

Pemerintah menyatakan perlu adanya kesepakatan baru antara DPR dan pemerintah mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang lebih realistis dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, di mana kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Hal  ini berkenaan dengan terjadinya gejolak nilai tukar dan pasar keuangan di emerging market, sebagai dampak dari rencana Bank Sentral AS untuk mengurangi ekspansi moneternya.

Demikian disampaikan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri menjawab  pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, yang telah disampaikan sembilan fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya, Selasa (20/8).

"Dengan mencermati berbagai perkembangan perekonomian, baik global maupun domestik dan analisis outlook satu tahun ke depan, target pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dalam APBN-P 2013 sebesar 6,4 persen perlu dikoreksi ke bawah, dan perlu kerja keras serta langkah-langkah kebijakan penyesuaian untuk mencapainya," papar Chatib pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Selasa (27/8).

Chatib menjelaskan,pertumbuhan ekonomi dalam negeridi  tahun 2014 mendatang masih akan dipengaruhi kondisi global yang masih belum menentu. Hal ini disebabkan masih berlarut-larutnya penyelesaian krisis di kawasan Eropa.

"Dalam sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional tentunya tidak lepas dari dinamika perkembangan ekonomi global," ujar Chatib.

Mantan Kepala BKPM ini menambahkan, harga komoditas dunia juga masih belum tinggi. Sehingga, ekspor, meskipun diperkirakan lebih tinggi dari 2013, belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, yang pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pertumbuhan permintaan domestik.

"Perekonomian dunia pada 2014 diperkirakan masih belum kuat, yaitu tumbuh 3,5 persen , lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 3,8 persen," papar Chatib. (sf), foto : wy/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...
Disetujui Paripurna, RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II,...
DPR Akan Bahas Wacana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapannya soal wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang...
Ramai Menteri Satryo Didemo ASN, Ketua DPR: Tindaklanjuti Secara Transparan
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo...