DPR Minta Meneg ESDM Tegur Direksi PLN

29-08-2013 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Muhammad Idris Lutfi Mendesak Kementerian ESDM segera mengirim surat dan merekomendasikan kepada Meneg BUMN untuk segera mengganti Dirut PLN tersebut. Pasalnya masih minimnya pembangunan program listrik masuk desa.

"Terlihat tidak ada niat PLN untuk membangun listrik masuk desa dan itu harus dijelaskan apa alasannya,"tegasnya saat Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Rabu sore, (28/8).

Disisi lain, lanjut Idris, PLN sangat suka sekali meminjam dana komersial bahkan mereka terkesan tidak ingin menyentuh dana-dana APBN karena memang takut dievaluasi. "Jika memang betul segera bikin surat teguran ke Meneg BUMN,"tambahnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan, Pembebasan lahan untuk transmisi listrik harus diprioritaskan segera pembangunannya. Artinya begitu ada blue print segera sosialisasikan program itu ke masyarakat sekitar.  

"Dengan cara ini diharapkan pembangunan transmisi tidak mandek dan harus didorong percepatannya,"katanya. (si)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...