DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012

03-09-2013 / PARIPURNA

Sembilan Fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan ini menjadi agenda tunggal dalam Rapat Paripurna hari ini, Selasa (3/09), di Gedung Nusantara II.

Sebelum Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengetuk palu keputusan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Yasonna H Laoly memaparkan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I di Banggar.

Dalam paparannya, Yasonna menyatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 pada 9 Juli 2013. Kemudian, seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangan atas RUU tersebut, dan pada 20 Agustus, Pemerintah kembali menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi itu.

“Pada kesempatan ini, kami sampaikan juga pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat kerja di Banggar,” ujar Yasonna ketika memaparkan laporan di hadapan anggota Dewan.

Terkait dengan pendapatan negara, papar Yasonna, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk terus melanjutkan program reformasi di bidang perpajakan yang mencakup program reformasi di bidang administrasi, di bidang perundang-undangan, di bidang pengawasan dan penggalian potensi.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar berharap agar pengelolaan negara ke depan dapat lebih ditingkatkan kualitasnya agar amanah konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dapat dipenuhi.

“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, perlu adanya konsep yang jelas tentang reward/punishment sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. PDI Perjuanganmendesak Pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran,” imbuh Yasonna.

Hal senada diungkapkan Fraksi PKB yang  meminta agar Pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.

Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti pentingnya fungsi perencanaan anggaran karena diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

“Sedangkan, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kemajuan opini LKPP Tahun 2013, namun mendesak pemerintah tidak hanya berhenti pada proses kualitas opini namun dapat dilihat dari indikator keberhasilan atas pelaksanaan APBN tersebut.

Fraksi PAN belum melihat adanya keseriusan dari Pemerintah untuk membuat program antar K/L yang terintegrasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” papar Politisi PANini.

Pandangan mini berikutnya, Fraksi Partai Gerindra meminta guna mewujudkan postur APBN yang ideal di tahun-tahun berikutnya, maka secara bertahap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi belanja rutin untuk selanjutnya dialihkan ke dana infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan, serta meninjau kembali kebijakan defisit mengingat hampir selalu diiringi dengan pengambilan utang baru.  

Fraksi Partai Hanura berpandangan bahwa Pemerintah kurang serius dalam menanggapi dan menindaklanjuti hasil temuan BPK, karena tercermin dari berulangnya beberapa kasus yang terjadi di tahun sebelumnya terulang di tahun 2012. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...
Disetujui Paripurna, RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II,...
DPR Akan Bahas Wacana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapannya soal wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang...
Ramai Menteri Satryo Didemo ASN, Ketua DPR: Tindaklanjuti Secara Transparan
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo...