KLH Didesak Berikan Sanksi Tegas Bagi Perusahaan Nakal

12-09-2013 / KOMISI VII

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Ismayatun mendesak Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi tegas bagi perusahaan nakal yang merusak lingkungan.
 
"Kementerian LH harus punya taring dengan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan,"ujarnya seusai Raker dengan Menteri LH Balthasar Kambuaya, dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana, di Gedung Nusantara I, Kamis, (12/9).

Selain itu, menurut Ismayatun, Kementerian LH juga harus melakukan sosialisasi kepada siswa/i . "Perlu segera melakukan sosialisasi lingkungan kepada para siswa terkait peningkatan kesadaran terhadap lingkungan,"tambahnya.
 
Ismayatun menilai Kementerian LH belum memiliki kekuatan penuh dalam mengendalikan lingkungan hidup sementara disisi lain, anggaran APBN masih terbatas padahal tanggung jawab yang diemban sangat besar.

Terkait hutan di Indonesia, Kata Ismayatun, Laju deforestrasi semakin meningkat bahkan artis sekaliber hollywood Harrison Ford menyalahkan kinerja pemerintah Indonesia yang lamban dalam menekan laju itu. "Kita harus melihat ini sebagai introspeksi diri, dan harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah, semuanya harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih sadar terhadap hutan Indonesia,"katanya.

Belum lama ini seperti kita ketahui terjadi kebakaran hutan di Riau, bahkan mencapai 265 titik api yang dideteksi oleh satelit BMKG. (si), foto : wahyu/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...