Komisi IX DPR RI Minta Anggaran Kesehatan Ditambah

01-10-2013 / KOMISI IX

Terkait Anggaran Kesehatan 5% dari APBN  sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya anggaran kesehatan 5%  pada Kemenkes tersebut,  termasuk didalamnya anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

“Kalau dicabut anggaran untuk PBI, maka anggaran untuk Kemenkes di 2014 hanya 1,3%. Dengan  anggaran 1,3% itu mau buat apa terkait dengan BPJS Kesehatan,” kata Okky kepada Wakil Menteri Kesehatan saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah MboiWakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali H. Situmorang  di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/9)

Okky mengingatkansalah satu staf dari Kemenkeu  saat rapat dengan Komisi IX terdahulu, menyatakan bahwa anggaran kesehatan 5% itu merupakan kecelakaan UU, karena tidak seharusnya anggaran kesehatan itu di Undang-Undangkan sebanyak 5%.

Menurut hematnya, selama UU itu tidak melanggar UUD 1945 maka itu sah-sah saja jika   suatu kementerian seperti  Kementerian Kesehatan itu mempunyai anggaran 5%.

Dijelaskan Okky, anggaran Kemenkes tahun  2012 sebesar Rp 23 Triliunditambah anggaran Tupoksi sehingga menjadi  Rp 33 Triliun. Tahun 2013 sebesar  Rp 36 Triliun, dan 2014  sebesar Rp 24 Triliun. Sehingga jika dikurangi  untuk anggaran PBI kalau dipresentasikan  tinggal  Rp 1,7 Triliun.

Artinya ini jauh sekali dari UU, padahal menurutnya, ketika UU itu dibuat antara DPR dan Pemerintah, artinya ada bentuk komitmen  bersama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Pak  Wamen, tidak mengherankan jika Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu merosot terus dibandingkan dengan negara lain tetangga kita. Karena anggaran kesehatannya saja tidak sampai 2%,” imbuh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Okky minta Kemenkeu untuk  melakukan keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan.

“Saya  berharap, di forum yang terhormat ini, Pak Wamen  bisa memberikan dorongan atau masukan kepada Menteri Keuangan agar keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan ini paling tidak mendekati 5 %,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Okky juga menyoroti Kemenkes terkait anggaran ini. Okky bertanya kepada Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi yang hadir dalam rapat tersebutApakah Menteri Keuangan  itu tidak menyepakati atau menerima 5% dari APBN, karena  Kemenkes sendiri belum pernah memberikan kepada Kemenkeu mengenai roadmap mengenai anggaran sehingga bisa sampai 5% untuk APBN.

“Jika  Kemenkes bisa memberikan itu, siapa tahu dengan melakukan penguatan-penguatan itu bisa dilaksanakan,” kata Okky. (sc) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...