Persiapan pengambilalihan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 1 Nopember 2013 masih dipertanyakan Komisi VI. Sejauh mana pemerintah menyiapkan tim bayangan yang akan mengoperasikan PT. Inalum pasca-serah terima dari perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Anggota Komisi VI DPR Chaeruman Harahap (F-PG) mempertanyakan kesiapan tim bayangan tersebut dalam rapat Panja Inalum Komisi VI, Rabu (16/10). Rapat menghadirkan Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemen BUMN yang selama ini mengatur teknis pengambilalihan Inalum ke pihak pemerintah Indonesia. Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG).

Tim bayangan yang dimaksud adalah dewan direksi dan komisaris baru yang mengisi PT. Inalum. Termasuk di dalamnya upaya pengamanan pengambilalihan tersebut oleh aparat keamanan. “Bagaimana persiapan kita, sudah adakah direksi bayangan,” tanya Chaeruman dalam rapat tersebut. Tim bayangan itulah yang selama ini mengawasi hari demi hari menjelang pengambilalihan. “Demi merah putih perundingan harus sudah maksimal dilakukan.”

Pada bagian lain Chaeruman juga mempertanyakan kepada pemerintah perihal bagian keuntungan yang bisa diterima Pemda setempat. Selama ini sumber daya alam di Asahan sudah dieksplotir selama perusahaan itu beroperasi. Harus ada pembagian yang adil bagi daerah. Masyarakat di Sumatera Utara, lanjut Khaeruman, juga perlu dihargai. Mereka berhak mendapat perhatian pemerintah setelah Pt. Inalum diambil alih pemerintah Indonesia. (mh)/foto:iwan armanias, odjie/parle/iw.