Maraknya acara baru yang disiarkan televisi selama bulan Ramadhan tidak luput dari pengamatan Anggota Komisi I DPR. Komisi DPR yang membidangi penyiaran tersebut berharap staiun televisi dapat menyuguhkan tayangan yang bermanfaat.

Anggota Komisi I DPR Joko Susilo (F-PAN) menilai siaran televisi selama bulan suci Ramadhan masih jauh dari harapan. Hal itu diungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Guntur Sasono (F-PD) dan Arief Mudatsir Mandan (F-PPP) di ruang rapat Komisi I, Senin (7/9).

“Siaran di bulan Ramadhan ini tidak membangun kerohanian tapi justru konyol semua,” katanya.

Ia menegaskan bahwa siaran televisi saat ini tidak semakin baik, begitupun dengan industrinya. “Siaran TV kita tidak makin bagus, industrinya juga tidak makin bagus,” ujar Joko yang juga menilai industri penyiaran seakan menjadi industri yang tidak tersentuh.

Lebih jauh, Joko menilai sampai saat ini pemerintah belum mempunyai blue print yang jelas terhadap keberadaan TVRI dan RRI. Kedua lembaga penyiaran tersebut seakan-akan kurang mendapat perhatian pemerintah.

“Dibiarkan hidup juga tidak, dibiarkan mati juga tidak,” katanya.

Menurut Joko, RRI dan TVRI tidak menjadi bagian dari strategi yang dilakukan pemerintah dalam membangun nasional building.

Sementara itu RK Sembiring Meliala (F-PDIP) meminta pemerintah untuk mempersiapkan dengan serius rencana peralihan dari film analog menjadi film digital. Dalam hal itu, ia menyoroti masyarakat perbatasan yang juga dapat dengan mudah mengakses film yang berasal dari negara tetangga.

“Apa masyarakat sudah menikmati siaran dari TV nasional dengan lebih baik disbanding TV negara tetangga,” katanya.

Menurut RK Sembiring Meliala sampai saat ini, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dapat dengan mudah dan banyak mengakses siaran televisi yang berasal dari negara tetangga.

“Masalah-masalah seperti ini tidak dapat dipisahkan dari rencana migrasi dari analog ke digital,” kata RK Sembiring.

Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh dihadapan Komisi I menjelaskan bahwa di daerah perbatasan sudah tidak ada lagi blind spot. Ia menjelaskan di wilayah perbatasan sudah dapat mengakses informasi dan komunikasi yang berasal dari Indonesia.

“Diperbatasan sudah tidak ada lagi blind spot. Akses informasi dan komunikasi telah tersedia,” jelasnya. (bs)