Realisasi Anggaran Kemenperin Relatif Baik

21-10-2013 / KOMISI VI

Realisasi penggunaan anggaran di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selama ini dinilai relative cukup baik. Kini, selain ada program sosialisasi RUU Perindustrian yang sedang dibahas dan masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, anggaran di Kemenperin terus meningkat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, Senin (21/10), usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Perindustrian yang membahas pagu anggaran Kemenperin tahun 2014.

“Realisasinya relatif cukup baik. Cuma ke depan dengan masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, kan, perlu banyak lagi program untuk meningkatkan daya saing,” kata politisi partai Golkar itu.

Daya saing yang perlu ditingkatkan, kata Airlangga, adalah industri kecil menengah (IKM). Bila tidak ditingkatkan, akan terlindas oleh persaingan global. Untuk itu, Komisi VI telah menyetujui pos anggaran untuk peningkatan IKM sebesar Rp 300 miliar. Sebagian besar anggaran ini, memang untuk pemberdayaan IKM. Dan IKM yang harus diberdayakan banyak sekali macamnya, dari industri krupuk, makanan, sampai kerajinan.

Selain pemberdayaan IKM, melonjaknya anggaran Kemenprin, lanjut Airlangga, karena ada program sosialisasi RUU Perindustrian yang kini sedang dibahas Komisi VI. Dalam masa sidang ini diupayakan RUU bisa selesai. Dan tahun 2015 bisa disosialisasikan kepada masyarakat. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...