Tim Kunker Komisi VII DPR ke Sumsel akan memanggil Kepala SKK Migas dan jajarannya untuk meminta penjelasannya terkait illegal tapping di Sumsel yang diduga merugikan negara hingga 3000 barel perhari atau setara 3 miliar perhari.

"Ini mengapa masih kerap terjadi pencurian minyak dan bagaimana penanganannya,"tanya Gusti Iskandar Sukma Alamsjah dari Partai Golkar.

Menurutnya, terkesan adanya pembiaran oleh aparat setempat. Bakan dibeberapa daerah tidak terjadi kasus separah ini. "Pencoleng tidak boleh dibiarkan yang utama harus koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat,"tegasnya,

Sementara anggota DPR dari PDIP Rudianto Tjen mempertanyakan kinerja SKK Migas dalam melakukan kontrol terhadap mitara dibawahnya. "Kita di NTB ada Newmont dan memiliki Pipa cukup panjang dan melewati desa serta kecamatan tetapi tidak bermasalah,"ujarnya.

Dia mengharapkan kordinasi yang baik antara SKK Migas dan jajaran Pemda serta melibatkan masyarakat sekitar.

Isma Yatun dari PDIP mengatakan, harus segera dicari pelaku illegal tapping ini pasalnya kehilangan 3000 barel perhari atau mencapai 3 miliar. Kita sejauh ini belum pernah membahas loses dari nilai nominal uanganya,"katanya.

Karena itu, lanjutnya, didalam Raker nanti dengan SKK Migas harus dihitung kerugian seberapa besar dari potensi loses tersebut. "Ini merupakan tindakan masif dan profesional karena itu harus diambil tindakan tegas dan evaluasi segera,"jelasnya.  (si)