Komisi VI Bahas Persiapan Konferensi WTO di Bali

25-11-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI bahas isu-isu penting dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali. Ada 3 isu penting untuk Indonesia yang akan dibawa dalam konferensi tersebut, yaitu masalah pertanian, industri, dan jasa.

“Komisi VI DPR ingin mengetahui persiapan pemerintah berkaitan dengan isu utama yang menjadi kepentingan di Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yaitu terkait sektor pertanian, industri, dan jasa yang menjadi fokus yang akan dibahas oleh negara berkembang seperti Indonesia,” kata Airlangga Hartarto (F-PG), Ketua Komisi VI saat memimpin rapat, Senin (25/11).

KTM ini berlangsung pada 3-9 Desember di Bali, akan dihadiri oleh 159 negara peserta dan 25 organisasi internasional serta LSM. Bagi Indonesia, sektor pertanian harus menjadi prioriras, karena kebutuhan pangan yang terus meningkat. “Kami mengharapkan sektor pertanian akan menjadi salah satu pokok pembahasan bersama mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat,” jelas Airlangga yang didampingi tiga Wakil Ketua Komisi VI.  

Seiring dibukanya kran ekonomi dalam WTO, sektor industri dan jasa Indonesia kemungkinan besar akan bersaing ketat dengan produk-produk dari negara-negara maju. Komisi VI, lanjut Airlangga, tentu berkepentingan sejauh mana isu sektor industri dan jasa ini bisa diperjuangkan pemerintah dalam KTM WTO di Bali.

Sementara itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam paparannya di hadapan Komisi VI menjelaskan, KTM di Bali kali ini, merupakan batu loncatan atas kebuntuan perundingan di Doha, Qatar pada 2008. Para menteri negara peserta sepakat akan membahas terlebih dahulu isu-isu yang relatif mudah, namun tetap signifikan bagi WTO sebagai penjaga kredibilitas sistem perdagangan multilateral. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...