Terkait buruh migran kita (TKI), proses   amnesti adalah peluang emas bagi Indonesia  untuk menyelematkan  buruh migran kita yang overstay ataupun  illegal, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah.  Pemerintah kita dinilai seperti “keledai”.

“Sudah diberi peluang yang begitu panjang, sudah ada  korban berjatuhan dan sudah ada komitmen di ruangan ini saat rapat kerja gabungan dengan Kemenkumham dan Kemenlu  untuk memperbaiki sistem administrasi terutama dari Kemenkumham  saat itu”, papar Indra saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/11)

Namun  sampai waktu yang begitu panjang dan perpanjangan waktu amnesti  yang diberikan, kata Indra, ternyata tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah kita.

“Lagi-lagi persoalan birokrasi dan pungli, pelayanan yang buruk, yang akhirnya membuat  buruh migran kita tidak mendapatkan pelayanan ijin kerja dan seterusnya,” jelas politisi dari F-PKS.

Oleh karenanya, Indra meminta  Menakertrans bersikap tegas  kepada Kemenkumham menyampaikan dalam rapat kabinet,  pasalnya publik tahunya persoalan  TKI yang salah adalah  Menakertrans dan BNP2TKI. 

Padahal menurutnya, dirinya  tahu persis yang menjadi biang keroknya adalah Kemenkumham dan Kemenlu. Harapannya,  jangan sampai Kemenakertrans  dipersalahkan oleh publik karena kesalahan kementerian lain.

“Kami menunggu  ketegasan Pak Muhaimin untuk protes terhadap kondisi ini, dan kami Komisi IX akan mensupport”, imbuh Indra.

Masih banyak TKI ilegal dan overstay di Arab Saudi, diperlukan langkah konkrit dan penyelamatan, dan tentunya bukan hanya untuk Arab Saudi  saja  dan kasus pemutihan ini akan berulang dan berulang setiap tahunnya.

“Dukungan saya kepada Kemenakertrans yang menjadi  tempat pemadam kebakaran persoalan-persoalan TKI dan paling tidak ini bentuk dukungan politik agar Menakertan tidak perlu ragu untuk protes kepada kementerian lain dalam rangka memberikan yang terbaik bagi anak bangsa kita,” tegas Indra.

Indra meminta, jangan jadikan TKI sebagai anak kelas tiga, warga kelas tiga. Karena TKI sama, mereka  adalah pahlawan devisa.

“Keseriusan kita adalah wujud bagaimana kita mempersepsikan TKI bukan sebagai  komoditi tapi TKI kita adalah orang-orang yang harus kita beri apresiasi dan beri perlindungan optimal,” tukasnya. (sc)