Anggota delegasi DPR RI dalam PC WTO (Parliamentary Conference on the WTO) Edwin Kawilarang meminta WTO memberi perhatian terhadap permasalahan produk sawit Indonesia yang mendapat perlakuan tidak adil dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Ia menyebut label produk yang tidak bersabat dengan lingkungan sebagai bagian dari kampanye negatif.

"WTO harus mendukung kegiatan untuk menghapuskan kampanye negatif yang diarahkan kepada perkebunan karet dan kelapa sawit, juga memastikan adanya akses pasar dengan cara memberikan akses yang diperlukan dan juga memfasilitasi perdagangan untuk kelapa sawit dan karet termasuk produk-produk derivatifnya," katanya dalam sidang PC WTO di Denpasar, Bali, Senin (2/12/13).

Ia juga memaparkan produk sawit dan juga karet dihasilkan dari perkebunan tradisional, perkebunan rakyat dan oleh industri padat karya yang telah memberikan banyak lapangan pekerjaan baru bagi rakyat. Sejumlah masalah terkait lingkungan yang banyak disoroti oleh negara maju menurutnya saat ini terus diperbaiki.

"Indonesia saat ini sedang aktif di perkebunan sawit, kalau semangatnya ingin membantu tentu tidak seperti ini. Kita memberi apresiasi kepada sejumlah anggota parlemen dan negara anggota WTO yang mendukung posisi Indonesia dalam persoalan ini," lanjut politisi FPG ini.

Sementara itu WTO Deputy Director-General Karl Ernst Brauner mengakui sejumlah persoalan di organisasi perdagangan dunia ini pada masa lalu diselesaikan tidak transparan dan terkadang mengabaikan mayoritas anggota. Kondisi ini menurutnya telah diperbaiki.

"Dulu ada sorotan, ada pengabaian mayoritas anggota, WTO itu tertutup, sekarang ini tidak lagi. Dirjen yang baru telah melibatkan banyak orang untuk bicara. Dalam setiap rapat kita gunakan layar besar jadi semua bisa melihat dan berpartisipasi dalam perubahan itu," kata dia. (iky) foto:ry/parle