Komisi VIII menilai KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) belum maksimal dalam menjalankan perannya. Bahkan ada wacana yang berkembang di masyarakat agar DPR membubarkan KPAI karena tidak berhasil menyelesaikan masalah yang terkait dengan anak.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII dari Fraksi Hanura, Soemintarsihi Muntoro dalam Fit and Proper Test Anggota KPAI Periode 2013-2016, senin (2/12) di ruang rapat Komisi VIII.

“Ada wacana di masyarakat kenapa DPR tidak membubarkan saja KPAI karena tidak menyelesaikan masalah yang terkait tentang anak. Bagaimana anda menanggapi hal tersebut,”tanya Soemintarsih.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII lainnya, Hasrul Azwar misalnya.  Anggota dari Fraksi PPP ini menanyakan lambannya respon dari KPAI untuk masalah-masalah tentang anak.

“KPAI tidak begitu gencar dalam mengatasi masalah yang melibatkan anak-anak. Tidak seperti organisasi perlindungan anak lainnya. Sebenarnya kendala apa yang menjadi hambatan KPAI dalam menjalankan tugasnya tersebut,”Tanya Hasrul.

Tidak berbeda jauh dengan kedua koleganya di Komisi VIII, Amran dari Fraksi PAN juga menanyakan bentuk penguatan apa yang dilakukan saat berkembang wacana untuk meleburkan KPAI dalam Kemeneg PP & PA.

“Pencitraan public oleh KPAI hanya pada saat ada kejadian atau kasus tertentu saja. Seharusnya kan KPAI terus menerus muncul ada atau tidak ada kasus tertentu,”ungkap Amran.

Menanggapi hal tersebut wakil ketua KPAI, Asrorun Na’im yang tengah menjalani fit and proper test anggota KPAI periode 2013-2016 ini mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menggangu kelincahan KPAI dalam bergerak. Diantaranya adalah adanya basis kewenangan KPAI, dimana KPAI saat ini hanya berada pada level pengawasan bukan eksekutif. Sehingga saat expectasi tinggi namun KPAI justru mentok pada kewenangannya yang tidak boleh mengeksekusi atau bertindak.

Dukungan anggaran juga menjadi salah satu sebab belum maksimalnya KPAI. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan dirinya dan seluruh anggota KPAI untuk menurunkan kinerjanya.

“Berbicara tentang pemberitaan media terhadap kinerja KPAI, dari hasil googling dilihat kecenderungan yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2009 pemberitaan tentang KPAI cukup tinggi, dan menurun pada tahun 2010, namun terus meningkat pada tahun 2011, dan 2012 ketika KPAI menghadirkan kasus AAL, anak yang dituduh mencuri sandal jepit di tempat kost salah satu oknum TNI di Palu. Disini pemberitaan media massa dan kepercayaan public KPAI meningkat,”papar Na’im sambil berharap DPR RI terus mendukung KPAI untuk melindungi anak Indonesia. (Ayu), foto : wahyu/parle/hr.