Sistem Zoonasi Tidak Pinggirkan Nelayan Tradisional

18-12-2013 / PARIPURNA

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy membantah  RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) membuat nelayan tradisional terpinggirkan dan dapat dikriminalisasi karena adanya sistem zoonasi.

"Faktanya UU ini akan melibatkan masyarakat lokal, dan tetap memegang hukum adat," ujarnya saat konferensi Pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu, (18/12).

Guna melindungi nelayan tradisional, lanjutnya, Sesuai RUU PWP3K Pasal 26 A maka pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing juga harus mendapat ijin menteri.   

Pasal 20 ayat 1 secara tegas menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Sementara ayat 2 berbunyi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (si)
/foto:iwan armanias/parle.
 

BERITA TERKAIT
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...
Disetujui Paripurna, RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II,...
DPR Akan Bahas Wacana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapannya soal wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang...
Ramai Menteri Satryo Didemo ASN, Ketua DPR: Tindaklanjuti Secara Transparan
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo...