Komisi V DPR RI menilai banyak kejadian musibah di laut, mengingat Maluku adalah wilayah atau provinsi kepulauan. Ini juga  menjadi perhatian serius bagi Komisi V memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi grade A.

“Kelas dari Kantor SAR Ambon harus ditingkatkan gradenya. Kalau sekarang grate Kantor SAR Ambon adalah B, harusya A karena melihat begitu luasnya wilayah Maluku,” kata Ketua Komisi V Michael Wattimena, dalam kunjungan Spesifik Komisi V, saat berlangsung pertemuan dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Senin (16/12), di Ambon.

Maksud dari kunjungan ini, untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur menjelang natal tahun 2013 dan tahun baru 2014, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, BMKG dan SAR, serta kesiapan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Ditlantas Polda Provinsi Maluku.

Kepala Kantor SAR Ambon Suhri Noster Nobertus Sinaga melaporkan data musibah dari kantor SAR, dari Januari-November 2013 penerbangan nihil, pelayaran rakyat banyak mengalami musibah di perairan laut antar pulau, evakuasi penduduk sekitar DAM Wai Ela, Operasi SAR musibah DAM Wai Ela desa Negeri lima, Penanganan Banjir dan longsor Ambon.

Untuk mengantisipasi Siaga SAR Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Ambon telah berupaya untuk melaksanakan siaga SAR natal 2013 kantor SAR Ambon, dengan mengerahkan seluruh anggotanya yang hanya 108 orang terbagi 3 Pos. Oleh karena itu, Suhri Noster Nobertus merasa personil SAR yang ada di Ambon untuk menangani musibah dan bencana lainnya hanya ada 76 personil yang dirasakan sangat kurang untuk menangani bila terjadi musibah dan bencana.

Setiap pergantian tugas akan standby 15 personil, dengan sarana resgue truk, mobil max box, 1 resque boad 2116 panjang 36 meter yang bersandar didermaga LIPI. Dia memohon dukungan Komisi V untuk mendapatkan kapal 40 meter. “Mohon dukungan Komisi V untuk berkoordinasi dengan pusat agar kapal tersebut bisa ditempatkan di Ambon untuk mendukung bila terjadi musibah di perairan laut Maluku,” pintanya.

Sarana minim dirasa minim. Untuk mengantisipasi dan merespon yang akan perbuat dalam melaksanakan operasi sangat terbatas.

Suhri Noster mengatakan perlu adanya penambahan Pos SAR, kantor SAR di Kabupaten dan Kota agar respon time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal.menurutnya kabupaten Dobo, Bula, dan Saumlaki, perlu dibuka Pos SAR untuk menangani bila terjadi musibah.  “kalau kami berangkat dari Ambon dengan alat yang ada dirasa terlalu jauh,” keluhnya.

Selain itu, Kantor SAR Ambon mengusulkan pembangunan dermaga SAR, yang saat ini masih menumpang pada Dermaga LIPI.

Anggota Delegasi Komisi V yang hadir, Michael Watimena dari Fraksi Demokrat sebagai Ketua Tim, Etha Bulo (F-PD), Agus Bastian (F-PD), Agung Budi Santoso (F-PD), Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Yudi Widiana Adia (F-PKS), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB).

Michael Wattimena menegaskan segala permintaan itu bisa terjadi, apabila kelas Kantor SAR berubah grade. ”Komisi V akan memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi grade A,” tegasnya. (as)