Letak Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki peran penting sebagai garda terdepan Indonesia. Untuk itu, diharapkan Pulau Sebatik dapat menjadi cerminan bagaimana kondisi Indonesia di mata Malaysia maupun negara yang berbatasan langsung lainnya.

Sampai saat ini, pembangunan Pulau Sebatik masih dibebankan kepada Kabupaten Nunukan. Maka akan sulit untuk mengejar percepatan pembangunan, karena Kabupaten Nunukan wilayahnya cukup besar, yakni 16 kecamatan.

Anggota Komisi V Hetifah, mengatakan kesiapan Pulau Sebatik untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk menjadi kabupaten atau kota sangatlah penting. Diharapkan, jika Sebatik sudah menjadi DOB, maka pembangunan akan semakin cepat.

“Kesiapan itu meliputi insfratuktur, program tuntas listrik, dan program-program penguatan desa yang diperkuat dengan adanya Undang-undang Desa,”kata Hetifah saat ditemui sebelum Rapat Paripurna, Rabu (15/01).

Sebagai Anggota DPR yang bukan membidangi pemekaran wilayah, Politisi yang salah satu dapilnya adalah Pulau Sebatik ini mengaku menyerahkan pemekaran wilayah Sebatik sepenuhnya kepada Komisi II.

“Kalau dari sisi keputusan politisnya, kita percayakan pada Komisi II DPR, tetapi harus juga bersinergi dengan desakan dari bawah, baik masyarakat, komponen masyarakat, maupun pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan DPR,” ujarnya.

Namun, Hetifah khawatir, pemekaran wilayah ini terkendala kesibukan Anggota DPR menghadapi Tahun Politik. Namun ia tetap berharap, pemekaran Sebatik tetap dilanjutkan.

“Yang dikhawatirkan adalah tahun ini adalah tahun politik. Masalah perundang-undangan bisa terganggu terkait waktu dari anggota DPR dan Panja-panja untuk dapat menyelesaikan. Saya kira, setelah Pemilu April sampai Oktober adalah waktu kosong, mungkin akan digeber disitu,” harap Hatifah. (sf,aw)/foto:iwan armanias/parle.