Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan sebagai hasil kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dengan harapan dan sudah menjadi Perpres, namun dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang, khususnya dalam kunjungan kerja spesifik kali ini yang dihadiri pemerintah kabupaten-kabupaten yang mengelilingi danau toba.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Rombongan Komisi V, Awong panggilan akrab Ali Wongso pada pertemuan dengan Kepala Pemerintahan Daerah 7 Kabupaten (Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir) di Parapat, Sumatera Utara, Rabu (26/2).

“Setelah ditandatangani menjadi Perpres harapan kita tidak sekedar RTRW, tetapi bagaimana mengimplementasi ke depan dan bagaimana kelembagaannya. Dan ini semua akan membawa kebangkitan, bagaimana potensi khususnya pariwisata Danau Toba bisa membawa kesejahteraan rakyat di kawasan ini secara signifikan sebesar-besarnya,”kata Awong.

Senada dengan Awong, anggota Komisi V DPR lainnya, Agung Budi Santoso mengatakan bahwa untuk menarik wisatawan harus didukung infrastruktur yang memadai dengan rasa aman dan nyaman, serta kemudahan.

“Danau Toba posisi unik karena dikelilingi 8 kabupaten jadi tujuan untuk pariwisata untuk itu memang harus didukung infrastruktur yang memadai. jembatannya dermaganya . Semua pihak yang terkait harus bersama satu visi satu misi dg ditata UU tata ruang yang diatur seimbang” ungkapnya

Dengan demikian seluruh kabupaten yang termasuk dalam KSN Danau Toba harus mentaati Undang-Undang Penataan Ruang bersama yang sudah ditetapkan, dan menjaga pelestarian sumber air sebagai sumber kehidupan yang sangat penting, tutur Agung

Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Budi Situmorang, dalam pertemuan dengan anggota Komisi V DPR dan jajaran Pemerintah Daerah 7 kabupaten mengatakan bahwa Kementerian PU menyiapkan KSN menjadi prioritas pembangunan seperti wilayah KSN Danau Toba.

“Untuk mendorong destinasi pariwisata terpilih, kita harus menata dan mengendalikan  lingkungan, kawasan budidaya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,”kata Budi.

Menanggapi pertanyaan dari para Bupati atau yang mewakili dalam pertemuan tersebut terkait dengan usulan perbaikan ruas jalan nasional yang rusak di lokasi kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Zamhari Basuni, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, menegaskan bahwa prinsipnya penanganan jalan nasional yang rusak berat harus ditangani segera, jalan yang sudah baik harus dirawat. Jadi penanganan ruas jalan nasional ada sekala prioritasnya. (ray) foto:ry/parle