Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno menegaskan perlunya upaya terobosan untuk menyelesaikan hutang Jaminan Kesehatan Masayarakat (Jamkesmas) kepada sejumlah rumah sakit termasuk  RSUD.  Ia  mengikuti rapat di Jatim, semua RSUD mengaku pusing. Hutang Jamkesmas kepada RSUD harus dibayar bulan Maret ini, kalau nggak bisa semaput (pingsan).

“Namun mereka tetap ragu, bulan Maret ini bisa membayar, apalagi jumlahnya semula hutang 1,8 triliun, kini sudah mencapai 2,8 triliun rupiah,” ungkapnya saat memimpin pertemuan Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR dengan Wagub DIY Sri Paku Alam IX di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Keraton Yogyakarta, Senin (10.3).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Jamkesmas merupakan program pemerintah, BPJS Kesehatan program kita semua,  bisa gagal gara-gara hutang Jamkesmas kepada RSUD tidak dibayar, hanya karena masalah birokrasi.  Untuk itu, Komisi IX  nanti akan memanggil kembali Kemenkes dan BPJS Kesehatan serta Kemenkeu  untuk merumuskan terobosan penyelesaian hutang Jamkesmas.

Dikemukakannya, untuk menyelesaikan hutang tersebut perlu dibicarakan secara internal, yang penting bisa dipertanggungjawabkan,  apakah dibayar 50% dulu. Berdasarkan informasi  hal itu sudah diverfiikasi, sehingga Jamsostek pasti akan bertanggungjawab. Jangan sampai karena masih hutang, lalu mengganggu keuangan RSUD yang menjadi mitra BPJS. Segera ambil keputusan, kalau perlu lapor BPK bagaimana ini penyelesaiannya supaya aman.

“ Kalau terus terkatung-katung begini, kasihan RSUD, gara-gara hanya masalah birokrasi, padahal penyelesaian soal aset ini sudah selesai sebelum dimulainya program JKN melalui BPJS awal Januari 2014” tegasnya.

Anggota Komisi IX Martri Agoeng mengatakan, sebenarnya masalah tersebut menyangkut keuangan korporasi antara PT Askes dan Jamsostek sehingga tidak bisa dipatok akhir tahun selesai. Amanahnya untuk menyelesaikan masalah itu melalui RUPS, karena keduanya merupakan perusahaan.

Dia menyatakan setuju  atas usul Pimpinan Komisi IX, kalau perlu dibawa ke tingkat Pimpinan DPR  dan meminta kepada BPK untuk mendampingi, sebab mereka tidak berani untuk menerobos itu. “Mereka harus tunduk pada aturan sebelumnya sebagai sebuah perusahaan, tetapi ada kendala di lapangan sehingga merepotkan pelaksanaan program BPJS,” kilahnya.

Sependapat dengan Soepriyatno,  perlu ada terobosan, kalau ada temuan seperti ini, Pimpinan Komisi menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk memanggil Pimpinan BPK menyelesaikan masalah ini. “BPJS merupakan program nasional bisa babak belur, gara-gara terjadi masalah yang tidak bisa diterabas. Kalau perlu ikutsertakan KPK, terkait dengan pencegahan,” ungkapnya.

Ditambahkan Martri, temuan ini bagus bagi Komisi IX selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan sesegera mungkin bisa dicari jalan keluarnya. Programnya bagus, tetapi tidak berjalan mulus karena keterlambatan penyiapan dalam antisipasi implementasi.

Supriyatno menambahkan, masalah tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan,karena sudah diverifikasi oleh PT Jamsostek sehingga tinggal terobosan di pembayarannya saja, dan bila dibicarakan  dengan  BPK maka akan selesai masalahnya. “Bukan persoalan tanggungjawabnya, tetapi beban RSUD yang perlu segera diatasi,” ia menambahkan.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Yusherman mengatakan, keterlambatan pembayaran hutang Jamkesmas karena menunggu audit BPK, yang hingga kini sudah mencapai 50%.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari jumlah penduduk 3.706.798 jiwa sebanyak 3.238.067 sudah tercover sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan kemajuan pesat  pada awalnya hanya terdaftar 2.068.188 jiwa. Sebanyak 408.000 jiwa yang belum tercover, dan secara bertahap akan ditranformasi kepesertaannya, sehingga pada tahun 2016 semua sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan di seluruh wilayah DIY. (mp)/foto:mastur/parle/iw.