Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah usul berkonsultasi  dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tenaga outsourcing di BUMN.

Hal tersebut disampaikan Poempi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Ketua Satgas Monitoring Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh BUMN dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4) dengan agenda penjelasan Satgas Monitoring mengenai permasalahan Outsoucing di BUMN.

“Kita harus berkonsultasi dengan BPK,  dalam konsultasi itu kita harus minta  audit kinerja di BUMN-BUMN yang ada catatan-catatannya, dan dari situ baru kita bisa paham bagaimana posisi mereka, kalau tidak memungkinkan, ok kita bisa paham,” papar politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, DPR  minta BPK melakukan audit secara obyektif dan hasilnya itulah yang akan komisi  dorong. Langkah-langkah inilah yang bisa dikerjakan, katanya.

Poempi beralasan,  jika tidak berkonsultasi  dengan badan tinggi lainnya rasanya DPR dan Pemerintah  akan terkunci dalam diskusi yang terus menerus. Tidak ada langkah-langkah konkrit yang terjadi.

“Tujuan kita adalah memberikan kejelasan dari orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja disitu, kemudian tiba-tiba hilang dikarenakan mereka demo, sekedar mereka menuntut, dimana keadilan di negara ini,” imbuhnya.

Ia menyatakan  harus ada mindset yang berubah dari konteks Satgas.  Poempi minta ada  keterlibatan daripada OSnya (Outsoucingnya). “Kami memang tidak spesifik  minta Geber BUMN dalam artian langsung menempel pada BUMNnya, tapi harusnya OSnya kalau mereka tidak terlibat bagaimana mereka bisa tahu perkembangannya,” tambah Poempi.

Dirinya  berharap, walaupun pemerintah sudah mau berakhir kalau ada satu sejarah yang bisa dicatat didalam masalah ketenagakerjaan ini. Poempi mengaku  beberapa kali dalam rapat dengan Menteri BUMN  sudah memancing. 

Artinya Dewan  membuka peluang kalaupun sebenarnya ada komitmen untuk rekruitmen menjadi pegawai tetap secara bertahap dewan  juga akan pertimbangkan,  namun hal itu  tidak diambil pada saat  raker dengan Menteri BUMN tersebut.

“Tidak pernah ada kerangka kerja yang jelas, hanya wacana saja yang dilempar ke floor di DPR ini. Hanya agar kita tutup mulut saja. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang riil yang dijalankan langkah demi langkah,” jelasnya.

“Apabila dalam waktu tertentu nanti kita tentukan waktunya, tidak kunjung juga ada kinerja yang baik, interplasi itu gampang sebetulnya, interplasi bisa kita dorong kapan saja, hanya persoalan bukan itu. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah, apakah ketika SBY sudah datang  menyelesaikan masalah, itu pertanyaannya,” tegas Poempi. (sc)/foto:odjie/parle/iw.