Di tengah-tengah sorotan tajam akan hasil pileg dimana banyak main poltik uang, anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid  menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif, tidak sama dengan jabatan di eksekutif dari Presiden hingga Bupati/walikota. Di eksekutif bisa melakukan banyak hal terkait dengan kebijakan yang  langsung bisa dieksekusi  di lapangan.

Di DPR tidak demikian, bahkan saat membahas anggaran untuk  representasi ditolak. DPR tugasnya terkait dengan pembuatan UU, mengawasi pemerintah dan terlibat penyusunan APBN. Perjuangan untuk konstituen akan dilakukan kalaupun tidak sesuai bidang komisinya, tetapi akan dikomunikasikan dengan rekannya di komisi lain.

Selain itu, tandas Hidayat, akan semaksimal mungkin menghadirkan Dewan yang lebih amanah dan lebih dipercaya masyarakat. “Ini adalah isu besar yang akan saya lakukan, bersama rekan-rekan anggota DPR lain, termasuk dengan Pimpinan Fraksi di DPR,”  tegas Hidayat Nuwahid kepada pers di Jakarta, Senin (12/5) siang.

Politisi PKS dari Dapil Jakarta II yang terpilih kembali karena memperoleh suara tertinggi di seluruh Jakarta ini mengatakan, yang juga perlu dilakukan anggota Dewan mendatang, jangan menghadirkan  sesuatu yang membuat rakyat kecewa, misalnya sering membolos. “Kami akan ingatkan, penting sekali untuk menjawab kegalauan publik itu dengan hadir di persidangan.  Juga soal produktifitas pembuatan UU, perlu didorong untuk rajin dan aktif membahas RUU meski DPR dalam penyusunan RUU bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.

Dalam pembahasan RUU ujar Hidayat,  meski para anggota sudah rajin, tetapi pemerintah malas bahkan memboikot, maka tidak akan selesai.  Jadi kata kuncinya, menurut mantan Presiden PKS ini, hadirkan DPR yang bisa dipercaya masyarakat dan  tidak mengulang apa-apa yang menjadi kritik masyarakat.

Saat ditanya, DPR yang terpilih kali ini ditengarai banyak main politik uang, Hidayat menegaskan, hal itu teserah kepada yang memilih.  Ibaratnya tidak mungkin caleg bertepuk sebelah tangan, kalau tidak ada yang minta berarti tidak ada yang memberi.  Jadi katanya, pertanyaan ini juga perlu disampaikan kepada para pemilih. “ Kesalahannya dilempar ke DPR, tetapi mekanisme pemilihan juga harus dikritisi serta system pemilu  harus dikoreksi,” ungkap dia.

Dia menambahkan, salah satu permasalahan besar  system pileg lalu punya saham hadirnya pemilu yang paling amburadul dan paling tidak berkualitas. Saat pembuatan UU Pemilu, Hidayat menegaskan jangan system sekarang ini. Kekhawatiran ini diharapkan  bisa dijawab oleh kawan-kawan anggota DPR yang disebut “mengkhawatirkan” itu dengan membuktikan bahwa DPR periode 2014-2019 bisa lebih bermartabat karena dipilih dengan cara yang bermartabat pula.

“Kalaupun ada yang terlanjur memberi uang dan tidak ketahuan, sudahlah itu semua dijawab dengan kinerja yang bagus. Buktikan bahwa anda terpilih karena layak untuk menjadi wakil rakyat. Jadikan anda sebagai obat atas kegalauan masyarakat itu,” pesan  Hidayat Nurwahid. (mp)/foto:iwan armanias/parle.