Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno mengatakan, terdapat berbagai persoalan BPJS Kesehatan di Semarang, diantaranya yaitu Sistem kapitasi, formalium obat, serta kesejahteraan tenaga kesehatan.
"Kita ingin agar tenaga kesehatan di Semarang menjadi semakin profesional terkait diterapkannya BPJS Kesehatan,"ujar Supriyatno kepada Parlementaria, di Semarang baru-baru ini.

Menurutnya. Jumlah penduduk Jateng termasuk tiga besar di Indonesia karena itu sangat prospektif untuk dijadikan percontohan bagi BPJS Kesehatan. "Kita ingin tahu kendala apa saja terkait di sektor fasilitas primer dan sekunder, karena banyak sekali RS di Semarang.

Dia menambahkan, masih terdapat persoalan terkait BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan terhadap Gepeng, dan Masyarakat penyandang masalah sosial, anak terlantar. "Memang persyaratan ikut BPJS Kesehatan harus memiliki KTP karena itu mereka kesulitan mengakses BPJS Kesehatan, dan DPR telah menganggarkan untuk mereka,"katanya.

Soal telatnya tagihan RS Kariadi di BPJS Kesehatan. Supriyatno menjelaskan,itu memang menjadi persoalan bagi BPJS Kesehatan. "Kita meminta tagihan RS Kariadi jangan sampai terlambat karena gaji para dokter, perawat bisa telat, karena itu ada usulan dibuat satu sistem semacam bridging sistem,"paparnya.

Melalui sistem bridging finance, lanjutnya, nanti BPJS Kesehatan akan memberikan DP bagi pelayanan kesehatan kemudian sisanya akan dibayar kemudian. "Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bagus, karena pembiayaan dan pelayanan bagai sisi mata uang, jadi paling lambat setiap awal bulan sudah dibayarkan semua,"tandasnya.  (Sugeng Irianto), foto : sugeng irianto/parle/hr.