Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah diminta segera merealisasikan poyek itu guna mengurangi impor produk BBM.

“Kilang minyak harus segera direalisasikan. Ini salah satu upaya untuk mengurangi kebergantungan impor produk BBM di dalam negeri," kata Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan (Fraksi Partai Demokrat) kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur, akhir pekan lalu.

Dari data yang ada, kapasitas kilang Pertamina stagnan. Terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan pada tahun 1994. Sampai saat ini, hanya satu juta barel per hari minyak mentah yang bisa diolah di dalam negeri.

Menurut Milton, pada saat itu kebutuhan BBM belum meningkat, jumlah penduduk juga belum meningkat, peran otonomi daerah juga belum ada. “Tapi sekarang sudah beda, kebutuhan semakin lama semakin meningkat. Kapasitas yang ada saat ini belum mencukupi, kita hanya punya stok 15 hari. Coba bayangkan kalau ada masalah nasional atau kebutuhan nasional yang tinggi seperti Pemilu, Lebaran, Natalan, itu sangat riskan sekali,” ujarnya.

Milton menambahkan, pemerintah ke depan harus serius memperhatikan buffer stock untuk ketahanan energi nasional, tidak bisa mengandalkan kinerja Pertamina. Sebab, Pertamina saat ini adalah Public Service Obligation (PSO) yang mensuplai 50 juta kilo liter subsidi BBM ke seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, kalau mengandalkan Pertamina untuk membikin kilang baru, hal itu tidak akan mungkin terwujud. Sebab, Pertamina terikat UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, di samping itu Pertamina juga terikat dengan UU BUMN, yang mensyaratkan bahwa sebagai Persero, Pertamina harus untung.

“Kalau buat kilang kan marginnya rendah, Pertamina bisa rugi. Kalau rugi, UU Tipikor mengatakan Persero bisa diajukan pidana, itu juga menjadi ketakutan dalam mengambil kebijakan soal pembangunan kilang. Oleh karenanya pemerintah yang harus melakukan ini,” katanya.

Untuk itu, lanjut Milton, kilang minyak dan buffer stock BBM harus menjadi basis infrastruktur bukan bisnis. “Penekanannya lebih pada infrastruktur bukan bisnis, untuk itu pemerintah melalui APBN yang bisa dorong realisasi ini,” jelasnya.

Menurut dia, sudah hampir 19 tahun, tidak ada kilang baru. Pembangunan kilang, kata Milton, hanya ada di era pemerintahan Soeharto. “Tidak ada lagi pembangunan kilang baru sejak pemerintahan Habibie sampai era Presiden SBY saat ini. Karena memang peraturan perundang-undangannya yang beda. Kalau dulu zaman Pak Harto kan ada UU No 8 Tahun 71 tentang Perusahaan Negara. Sehingga Pertamina punya kuasa, punya kedaulatan. Sekarang kan tidak bisa. Pertamina tidak bisa representasi sebagai negara, dia (Pertamina-red) adalah Persero yang ‘bermain’ bisnis pasti-pasti saja,” jelasnya.

Milton menuturkan, penambahan kilang juga perlu memikirkan mengenai pasokan dan jenis crude oil yang dihasilkan sehingga optimalisasi nilai tambahnya bisa dirasakan. "Yang terpenting pasokan crude-nya. Penambahan kilang juga perlu memperhatikan jenis crude-nya. Sebab jenis crude itu bermacam-macam," tuturnya.

Soal subsidi BBM, Milton mengatakan negara sudah lama terbebani oleh subsidi yang hampir mencapai 380 trilyun rupiah. Sehingga perlu adanya penyesuaian harga BBM. “Kalau rupiah kita melemah seribu perak saja, kita rugi sampai trilyunan,” katanya.

Dalam kunjungan kali ini, tim kunjungan diikuti pula oleh beberapa orang anggota Komisi VII DPR, yaitu Tri Yulianto, Asfihani, Azwir Dainy Tara, Isma Yatun, Rofi Munawar, Alimin Abdullah, Tommy Adrian Firman, Nur Yasin, Saifudin Donodjoyo.(nt), foto : nita juwita/parle/hr.