Pemotongan Anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2014 di 86 Kementerian/Lembaga  dapat berakibat berkurangnya capaian target RKP/Rencana Kerja  Tahun 2014 baik prioritas nasional, bidang dan K/L,  sehingga akan mengganggu target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) 2010-2014.

“Tidak hanya itu, pemotongan anggaran akan dapat mengurangi kinerja pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal kementrian,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Supriyatno saat Rapat Kerja dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).

Agenda rapat kerja  membahas Pelaksanaan APBN 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2015 tersebut, memutuskan  Komisi IX DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran Kemnakertrans sebesar Rp558.917.562.000,- (12,36%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp4.520.846.173.000,- (14,56%) dari total rupiah murni sebesar Rp3.839.218.959.000,-.

Selain hal tersebut,  Komisi IX  menyetujui penambahan anggaran Kemnakertrans  sebesar Rp5.268.942,3 juta dari Pagu Indikatif Kemnakertrans Tahun 2015 sebesar 4.773.609,9 karena belum memadai untuk menangani isu-isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Supriyatno menyatakan, bahwa anggaran Kemenakentrans tidak hanya untuk TKI tapi untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. “Jadi TKI itu sebenarnya bukan hal yang harus di prioritaskan, melainkan yang harus diprioritaskan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan,  pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru, dengan target angkatan kerja yang bertambah sekitar  2,5 juta. Jika pemerintah tidak bisa mengejar target tersebut, maka semakin bertambahlah pengangguran.

“Target pertumbuhan ekonomi harus di genjot, jika pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% maka pengangguran akan terus berjalan. Oleh sebab itu  pemerintahan nantinya harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 7%,” lanjutnya dengan tegas.

Target pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, kata politisi Fraksi Gerindra. Indonesia masih memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan, persoalannya terbesarnya adalah pada masalah strategi. Apabila Malaysia memandang daerah belakang sebagai muka atau pintu, sehingga mereka bangun perbatasan itu menjadi daerah yang produktif.

Sementara Indonesia menganggap daerah belakang hanyalah daerah belakang, tidak dibangun. Sehingga Malaysia membangun daerah perbatasan dengan luar biasa sementara Indonesia tidak dibangun apa-apa. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja kita yang masuk ke Malaysia, dan mereka akhirnya lebih memilih Malaysia dibanding Indonesia, karena di Indonesia tidak merasa dimanusiakan, dan ini lah yang menjadi masalah.” ujar Supriyatno

Harapan kedepannya untuk mengurangi penumpukan pengangguran akibat pergantian masa kerja adalah “Semoga dengan adanya pemerintahan baru dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,” jelasnya. (sc/sfa), foto : naefurodjie/parle/hr.