Tim Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Daryatmo Mardiyanto melakukan pertemuan dengan PT PLN (persero) wilayah NTB, Selasa (15/7) di Kota Mataram NTB. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini tim Kunker menyoroti rasio elektrifikasi NTB yang terendah di Indonesia yaitu 60%, ditambah dengan masih adanya pemadaman listrik yang sering terjadi.

"Bahwa sekarang ini pada saat kondisi beban  puncak sudah melebihi kemampuannya maka akhir akhir ini ada beberapa wilayah yang mengharuskan pelaku bisnis pada jam jam tertentu untuk memakai genset. Jadi sekarang ada satu titik di suatu waktu dimana beban puncak nya menjadi minus" ungkap Daryatmo

General Manager PLN wilayah NTB Andi Lakipadadah menjelaskan Nusa Tenggara Barat mempunyai dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang tidak mungkin memperoleh listrik dari tempat lain, dimana sebagai perbandingan Pulau Bali mendapatkan semua listriknya dati Pulau Jawa yang disambung melewati kabel bawah laut.

Dengan jumlah penduduk tiga juta di Lombok dan satu juta di Sumbawa serta keadaan bahwa sumber listrik menggunakan potensi daerah srndiri,  DPR mengharap pengecekan dan pengukuran kebutuhan dan ketersediaan listrik lebih mudah dilaksanakan.

"Dari hal tersebut kita disini bisa mengecek dan memonitor dua pulau terbesar tersebut yang menurut kami memudahkan melakukan pengecekan ukuran sejauh mana elektrifikasi berjalan" kata Daryatmo

 Lebih lanjut hal ini berpengaruh pada perencanaan jangka panjang untuk pelistrikan model daerah kepulauan.

"Inilah yang menjadi contoh untuk memacu bagaimana pulau yang terpisah pisah ini terpenuhi kebutuhan listriknya dan memperoleh target khusus untuk mencapai rasio elektrifikasi yang tinggi" pungkasnya.

 Sementara itu anggota Tim Kunker yang berasal dari Dapil setempat Rachmat Hidayat meminta agar sejumlah daerah yang kurang kondusif pasca terjadi kerusuhan agar mendapat prioritas khusus.

"Bila memang harus ada pemadaman, janganlah daerah pinggiran yang masih belum kondusif itu turut mengalami pemadaman. Karena ini menyangkut keamanan dan rasa nyaman itu sendiri. Janganlah menambah suasana mencekam pada masyarakat di sana", ujar Rachmat.

Masukan ini dilatarbelakangi peristiwa pada salah satu wilayah di Provinsi NTB yaitu Kabupaten Bima yang mengalami kerusuhan beberapa waktu lalu. (ray) foto:ry/parle