Pembangunan Kilang Minyak Harus Kesepakatan Politik

07-08-2014 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo mengatakan,pembangunan kilang minyak di Indonesia dapat terlaksana apabila ada keputusan politik bersama antara pemerintah dan DPR RI.

"Kita sangat ironis apabila crude minyak kita dibawa keluar untuk diolah kemudian dijual kembali di Indonesia,"terangnya kepada Parlementaria baru-baru ini.

Dia mengakui pembangunan kilang memang margin keuntungannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan trading. "Kilang kita tidak pernah bertambah dari dulu selain itu kita juga perlu revitalisasi kilang dengan melakukan peningkatan kemampuan kilang termasuk jenis produknya, jadi kalau itu bisa ditingkatkan kemampuan kilangnya bahkan lebih dari premium bilangan oktan 88 tentunya akan lebih baik,"katanya.

Menurutnya, investasi pembangunan kilang serupa dengan pembangunan smelte, Artinya Kita berusaha mencari nilai lebih dari suatu produk. "Negara juga harus memposisikan atau kesungguhannya dengan menjamin pembangunan kilang itu,"ujarnya.

Belum lama ini, Pemerintah telah melakukan rapat Kordinsai dimana keputusannya yaitu berencana mempercepat pembangunan kilang minyak. Pasalnya, Selama ini proses pembangunan mandek karena investor memiliki keinginan yang berbeda dan spesifik. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...