Serapan Anggaran BKPM Dinilai Masih Kecil

28-08-2014 / KOMISI VI

Realisasi serapan anggaran di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai masih kecil bila dibanding dengan tahun 2013. Penyerapan anggaran BKPM hanya 46.64% dari pagu anggaran tahun 2014 yang mencapai Rp574 miliar lebih.  

Anggota Komisi VI DPR Iskandar Syaichu (F-PPP) mengemukakan hal tersebut di sela-sela rapat Komisi VI dengan Kepala BKPM Mahendra Siregar, Kamis (28/8). “Saya melihat serapannya agak kecil sekitar 45,64%. Artinya masih ada sisa anggaran. Saya pikir ini terjadi bukan hanya di BKPM, tapi juga di kementerian-kementerian lain,” kata Iskandar.

Sebetulnya serapan yang kecil ini, lantaran dahulu sempat ada pengurangan dan penghematan anggaran dari pemerintah yang akhirnya berdampak pada Dipa. Dipa ini juga berdampak pada mundurnya proyek-proyek dan kontrak-kontrak. Bila itu yang menjadi persoalan, maka wajar terjadi serapan yang kecil, kata Iskandar lebih lanjut.

“Ke depan, saya berharap realisasi anggaran harus dinaikkan paling tidak seperti anggaran tahun 2013 sekitar 80%.” Pada bagian lain, Iskandar mengapresiasi BKPM yang selama 5 tahun berturut-turut mendapat penilaian WTP. Skandar berharap, predikat WTP bisa dipertahankan pada 2014 ini.

Sementara itu usulan penambahan anggaran bagi BKPM sebesar Rp142.800.000.000, diharapkan bisa mengatasi kendala BKPM dalam menyerap investor termasuk mengatasi kesulitan koordinasi yang selama dihadapi. Kesulitan itu, lanjut Iskandar, koordinasi antara daerah dan pusat. Tahun depan, diharapkan semua kendala untuk menyerap investasi di Indonesia dapat diminimalisir.(mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...