Sebagai tokoh yang pernah berkecimpung dalam dunia militer, khususnya pengamanan kepresidenan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin tidak setuju dengan adanya usulan menjual pesawat kepresidenan meski dengan alasan efisiensi atau penghematan keuangan negara.

“Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam bidang pengamanan kepresidenan saya jelas tidak setuju dengan usulan menjual pesawat kepresidenan,”ungkap TB Hasanuddin saat ditemui wartawan usai rapat Komisi I.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, bahwa pembelian pesawat tersebut jelas sudah melalui prosedur, dari pemerintah ke DPR dan DPR lewat komisi terkait yang didalamnya ada berbagai fraksi termasuk Fraksi PDI Perjuangan sendiri akhirnya menyetujui hal itu.

Selain itu,jika dengan alasan untuk penghematan atau efisiensi, penjualan pesawat itu sendiri menurut TB malah akan menjadi inefisiensi. Hal tersebut dikarenakan harga jual pesawat pasti akan turun dibanding harga belinya. Meskipun baru digunakan beberapa bulan lamanya.

Dan menurut TB yang paling penting adalah pengamanan presiden menjadi lebih terjamin. Karena bagaimanapun juga presiden menjadi sebuah simbol Negara yang wajib mendapatkan perlindungan keamanan yang sangat ketat. Di pesawat kepresidenan ini tentu dilengkapi dengan sistem komunikasi dan berbagai peralatan keamanan yang tidak dimiliki di pesawat sipil biasa.

“Kalau katanya menyewa pesawat sipil lebih murah dibanding memiliki pesawat kepresidenan saya tidak setuju. Karena untuk menyewa pesawat sipil, Garuda misalnya, untuk perjalanan presiden itu tiga hari sebelumnya sudah dikenakan ongkos sewa untuk proses sterilisasi dan sebagainya. Ujung-ujungnya sudah pasti cost nya naik. Padahal pada awal pembelian pesawat tersebut tujuan utamanya untuk penghematan anggaran. Sehingga menurut saya, apa yang sudah diputuskan bersama jika ingin diubah atau dijual ya tentu harus dengan persetujuan bersama juga,”papar TB Hasanudin.

Pesawat  Kepresidenan jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu tiba di tanah air pada 10 April 2014 lalu setelah Indonesia membelinya dengan harga 89,6 juta Dolar AS atau sekitar Rp 847 miliar di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pesawat kepresidenan itu selanjutnya digunakan SBY untuk lawatan ke dalam dan luar negeri.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.