Anggota Komisi IX DPR, Dewi Asmara minta program kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) Tahun 2015 tidak overlaing dengan program kementerian lain. Pasalnya, dalam Rencana Kerja Anggaran Kemenakertrans Tahun 2015 menganggarkan anggaran untuk pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan.

Sepengetahuan Dewi, dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR, untuk pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan itu juga mendapatkan dana tambahan selain dana yang sudah direncanakan oleh Kementerian.  

“Saya ingin tahu, didalam anggaran ini kalau memang betul kewenangan Kemenakertrans juga. Hal ini supaya tidak overlaping. Paling tidak di program boleh dianggarkan tapi ada kesesuaian,” katanya saat Rapat Kerja dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).

Jadi, tegas Dewi,  tidak ada duplikasi-duplikasi anggaran yang pada akhirnya kurang optimal untuk membangun kawasan daerah tertinggal ini.

Dirinya  ingin, agar  jangan sampai ada anggaran ini tersebar dimana-mana. Untuk infrastrukturnya pasti dapat. Kemudian untuk prasarana air bersih, pendidikan dan sebagainya.  “Ini yang mana yang dimaksud dengan anggaran Kemenakertrans untuk anggaran daerah tertinggal dan perbatasan?” tanya politisi Fraksi Golkar ini.

Paling tidak, imbuh Dewi, tentunya ini bisa disesuaikan.  Jika  untuk menambah sehingga itu menjadi lebih baik, tentu itu sesuatu hal yang positif untuk pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX, Dewi juga menyoroti program sinergi daerah pedesaaan. Menurutnya ini sangat untuk bisa dianggarkan. Namun agar  jangan juga nanti terjadi duplikasi, dimana  Undang-Undang Desa sudah di  sahkan walaupun  Peraturan Pemerintah belum keluar.

“Sehingga apa yang kemudian tiap desa itu mendapatkan dananya diluar itu atau on top daripada itu, suatu hal positif apabila juga Menakertrans memperhatikan,” ungkap anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini.

Dewi meananyakan  strategi apa yang dilakukan Kemenakertrans.  Apakah dengan  mengembangkan sentra industrinya di daerah perbatasan  agar mereka tidak perlu mencari kerja di luar negeri ataupun migrasi ke Jakarta? Ia minta  jangan sampai juga nanti bertabrakan dengan UKM yang juga masuk ke desa.

Menurutnya,  banyak sekali sebetulnya dana-dana dari pemerintah yang ada di desa. Dewi mengharapkan  ada koordinasi antar departemen sehingga nantinya akan bermanfaat secara optimal.

“Itu yang saya minta dituangkan didalam tataran kebijakan-kebijakan dan tentunya saya harapkan nanti tercermin didalam anggaran yang ada,” pinta Dewi. (sc)/foto:iwan armanias/parle/iw.