Aset PTPN II Diserobot, Negara Dimana?

05-09-2014 / KOMISI VI

Sukur Nababan anggota Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN Komisi VI DPR RI mengaku gusar dengan diserobotnya aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN II)  oleh pihak-pihak tertentu. Baginya ini bukan hanya kegagalan BUMN tetapi juga ketidakberdayaan negara.

"Jadi itu bukan tugas Direksi PTPN saja. Masalah ini menyangkut Kementerian BUMN, aparat hukum, keamanan, macam-macam maka harus ada koordinasi. Dalam kasus ini kelihatannya negara sudah tidak ada, dibiarkan," katanya usai meninjau lahan PTPN II di Medan, Sumut, Rabu (4/9/14).

Ia bersama Tim Kunjungan Kerja Panja melihat sendiri lahan dikapling dan dipagar beton dengan luas yang sebagian mencapai ribuan meter. Pada bagian lain ada masyarakat penggarap yang menduduki lahan setelah menyuntik tanaman keras milik PTPN dengan zat kimia tertentu.

Tim yang dipimpin Sekretaris Panja Lili Asdjudireja dan sejumlah anggota diantaranya Marzuki Daud (FPG), Ferrari Romawi (FPD) dan Nasril Bahar (FPAN) meninjau lokasi bersama Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution.

Ida Ria anggota Panja dari F-PD mengaku prihatin melihat puluhan batang pohon kelapa yang menjulang tinggi tapi dalam kondisi kering terkena zat kimia. Lahan ini kemudian ditanam jagung dan tanaman lain oleh penyerobot. "Penegak hukum kok tidak melakukan sesuatu," tandasnya.

Kehadiran para penyerobot menurut Dirut PTPN II diduga digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai lahan bernilai ekonomi tinggi karena berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu.

"Banyak pekerja PTPN datang dari Jawa tidak bisa mempertahankan tanah yang telah ditempatinya. Padahal nenek moyang merekalah yang datang dari Jawa membuka kebun ini. Sekarang orang yang tak jelas bisa masuk menguasai bukan sekedar untuk rumah, tapi luas sekali dan sulit memintanya kembali," tutur dia. (iky)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...